Halo guys semoga tetap bersemangat di hari ini ya meskipun pandemi belum berakhir, tapi gapapa habis gelap terbitlah terang. Sekarang kita ngomongin soal pembangunan aja ya.

Menurut Basuki Hadimuljono selaku Menteri PUPR, pengembangan kota sebaiknya memenuhi prinsip layak huni, produktif, ramah lingkungan, dan berkelanjutan sehingga manfaatnya dapat dirasakan generasi mendatang. Intinya harus berfaedah buat anak cucu kita nanti.

“Prinsip-prinsip pembangunan infrastruktur berbasis lingkungan dan berkelanjutan menjadi komitmen Kementerian PUPR mulai dari tahap survei, investigasi, desain, pembebasan tanah (land acquisition), konstruksi, hingga operasi dan pemeliharaan,” ungkap Basuki lewat keterangan tertulis, sebagaimana dikutip dari Bisnis.com, Senin, 2 November 2020.

Kementerian PUPR, lanjut Basuki, melalui berbagai pembangunan infrastruktur berbasis pendekatan wilayah, Kementerian terus mendorong program penataan kota.

Pembangunan kota berkelanjutan adalah pembangunan yang mengintegrasikan sejumlah aspek. Aspek sosial dan ekonomi dikembangkan, tapi tetap tidak melupakan aspek lingkungannya.

Untuk itu, pengembangan kota haruslah berfaedah alias memenuhi prinsip layak huni, produktif, ramah lingkungan dan berkelanjutan sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh anak cucu kita kelak.

Upaya Kementerian PUPR dalam penataan kota diantaranya adalah pengembangan potensi kota, seperti aset pusaka kota, kawasan heritage, dan bangunan bersejarah serta budaya masyarakat di dalamnya. Seperti contoh, pada 2019 kemarin, Kementerian PUPR melalui Ditjen Cipta Karya menyelesaikan penataan Kota Lama Semarang di Jawa Tengah seluas 22,2 hektare.

Selain tersebut menjadi pendorong pembangunan Kota Semarang sebagai kota pusaka yang layak huni dan berkelanjutan, program tersebut juga turut meningkatkan potensi ekonomi lokal dan sektor pariwisata.

Tidak hanya merealisasikan kota pusaka, Kementerian PUPR juga melakukan perbaikan kualitas kawasan permukiman kumuh di perkotaan melalui Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku).

Pada 2020, program Kotaku dilaksanakan melalui Program Padat Karya Tunai di 364 kelurahan yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia dengan budget sebesar Rp429,5 miliar.

Biar dapat meningkatkan produktivitas sektor ekonomi, Kota juga butuh ketersediaan infrastruktur yang tepat dan terpadu.

Pandemi COVID-19 yang telah berlangsung lebih dari setengah tahun ini memberi pembelajaran penting bahwa pembangunan perkotaan juga harus memperhatikan penyediaan prasarana dan sarana dasar yang andal seperti ketersediaan air minum dan sanitasi.

Untuk itu, pada tahun 2020 ini, Kementerian PUPR mendorong pelaksanaan program  ketersediaan air minum dan sanitasi salah satunya adalah dengan penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat (pamsimas) di 4.717 lokasi dengan biaya sebesar Rp1,12 triliun dan sanitasi berbasis masyarakat (sanimas) di 1.028 lokasi dengan biaya sebesar Rp391 miliar.

Disadur dari rumah.com


0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *