Halo teman-teman semoga selalu sehat ya, pada Senin 5 Oktober 2020 kemarin DPR mengesahkan omnibus law RUU Cipta Kerja menjadi undang-undang melalui Rapat paripurna. Pengesahan ditandai dengan ketukan palu Azis Syamsuddin selaku Wakil Ketua DPR setelah mendapatkan persetujuan dari seluruh peserta rapat tentunya.

Supratman Andi Agtas seorang Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR dalam pemaparannya menerangkan, RUU Cipta Kerja ini sudah dibahas 64 kali sejak 20 April kemarin sampai 3 Oktober 2020, terdapat 15 bab dan 174 pasal.

Ada ketentuan khusus nih buat sektor perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), salah satunya akan dikelola oleh Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan (BP3).

Ketentuan BP3 tersebut tertera dalam Bab IX A yang diselipkan di antara Bab IX dan Bab X RUU Cipta Kerja. Pada Bab IX A, ketentuan BP3 diatur dalam Pasal 117A dan Pasal 117 B. Detilnya, Pasal 117 A ayat 1 mengatakan, Pemerintah Pusat membentuk BP3 untuk mewujudkan penyediaan rumah umum yang layak dan terjangkau bagi MBR.

Kemudian, Pasal 117 A ayat 2 menerangkan, pembentukan BP3 perumahan sebagaimana tertuang pada ayat (1) bertujuan untuk mempercepat penyediaan rumah umum dan menjamin bahwa rumah umum hanya dimiliki dan dihuni oleh MBR.

“Kemudian, menjamin tercapainya asas manfaat rumah umum dan melaksanakan berbagai kebijakan di bidang rumah umum dan khusus,” ucap Supratman. Pada Pasal 117 A ayat 3, BP3 sebagaimana disebutkan pada ayat 1 mempunyai fungsi mempercepat penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.

Guna melaksanakan fungsi seperti yang dimaksud pada ayat 3, Pasal 117A ayat 4 menjelaskan, tugas-tugas BP3 sebagai berikut:

1. Melakukan upaya percepatan pembangunan perumahan,

2. Melaksanakan pengelolaan dana konversi dan pembangunan rumah sederhana serta rumah susun umum, 

3. Melakukan koordinasi dalam proses perizinan dan pemastian kelayakan hunian, 

4. Melaksanakan penyediaan tanah bagi perumahan,

5. Melaksanakan pengelolaan rumah susun umum dan rumah susun khusus serta memfasilitasi penghunian, pengalihan, dan pemanfaatan,

6. Melaksanakan pengalihan kepemilikan rumah umum dengan kemudahan yang diberikan oleh Pemerintah,

7. Menyelenggarakan koordinasi operasional lintas sektor, termasuk dalam penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum, serta

8. Melakukan pengembangan hubungan kerja sama di bidang rumah susun dengan berbagai instansi di dalam dan di luar negeri.

Sementara pada Pasal 117 B ayat 1 disebutkan, BP3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117A terdiri atas:

(a) unsur pembina,

(b) unsur pelaksana, dan

(c) unsur pengawas

Pada ayat Pasal 117 B ayat 2, unsur pengawas seperti yang dimaksud pada ayat 2 huruf (c) berjumlah lima orang yang proses seleksi dan pemilihannya dilakukan oleh DPR.

Selanjutnya, Pasal 117 B ayat 3,pembentuan BP3 seperti yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Presiden.

Kemudian Pasal 117 B ayat 4 diketahui, unsur pembina, unsur pelaksana, dan unsur pengawas seperti yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Disadur dari kompas.com


0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *