Sebagai informasi untuk warga +62 yang budiman. Menurut Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan ( PPDPP) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), realisasi penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan ( FLPP) sudah menyentuh angka Rp 9,6 triliun per Jumat (2/10/2020) kemarin.

Anggaran segede itu disalurkan buat membiayai rumah sebanyak 94.006 unit bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah. Arief Sabaruddin selaku Direktur Utama PPDPP menyebutkan,realisasi penyaluran FLPP telah mencapai 91,71 persen dari target penyaluran yang ditetapkan yaitu, Rp 11 triliun.

“Dengan demikian, total penyaluran FLPP dari tahun 2010 hingga 2 Oktober 2020 telah mencapai Rp 53,96 triliun untuk pembiayaan 749.608 unit rumah,” ujar Arief melalui siaran pers, Jumat (2/10/2020).

Sementara itu, jumlah masyarakat yang telah mendaftar pada aplikasi SiKasep sebanyak 232.992 pengguna.

Detilnya, sebanyak 96.081 sudah lolos subsidi checking, 9.331 masih dalam proses verifikasi oleh bank pelaksana, serta 94.006 masyarakat telah mendapatkan bantuan pembiayaan perumahan FLPP.

Jumlah bank pelaksana yang bekerjasama dengan Pemerintah dalam penyaluran FLPP pada tahun 2020 ini sebanyak 42 Bank yang terdiri dari Bank Umum Nasional dan Bank Pemerintah Daerah ( BPD), baik nasional maupun konvensional.

Tidak hanya itu, Pemerintah juga telah mencatat sebanyak 20 asosiasi dan perumahan nasional telah mendaftarkan data perumahannya sebanyak 11.692 lokasi terdaftar di aplikasi Sikumbang.

Fyi, pemerintah akan melanjutkan program alokasi FLPP pada tahun 2021 mendatang dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp 19,1 triliun.

Anggaran tersebut bersumber dari Anggaran Pendaparan dan Belanja Negara ( APBN) murni sebesar Rp 16,62 triliun dan dana bergulir senilai Rp 2,5 triliun. Anggaran tersebut akan disalurkan guna membiayai sebanyak 157.500 unit rumah.

PPDPP pun juga sedang mensinergikan data bantuan pembiayaan perumahan lainnya seperti Subsidi Selisih Bunga (SSB) dan Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan ( BP2BT) ke dalam Management Control PPDPP. 

Hal tersebut ditempuh guna memastikan data yang dimiliki oleh Pemerintah merupakan data terpadu yang bisa digunakan sebagai acuan dalam menentukan kebijakan pemerintah.

Disadur dari kompas.com


0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *