Halo gaess, masih pada sehat semua kan…semoga semuanya tetap sehat wal afiat. Dilihat dari judulnya berarti sudah ketauan kalau artikel ini ga jauh-jauh pembahasannya dari RUU Cipta Kerja.

Pada Senin (5/10/2020) kemarin Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dijadwalkan mengadakan rapat konsultasi pengganti rapat Badan Musyawarah (Bamus). Salah satu agenda rapat adalah menjadwalkan paripurna pengesahan omnibus law RUU Cipta Kerja.

Sebelumnya, Pimpinan Badan Legislasi DPR telah melayangkan surat kepada pimpinan DPR usai rapat pengambilan Keputusan Tingkat I pada Sabtu (3/10/2020).

Omnibus Law RUU Cipta Kerja pun akhirnya disahkan oleh pemerintah, nah terus apa pengaruhnya dengan perencanaan rumah ?

Menurut Wakil Ketua Baleg Willy Aditya, terdapat sejumlah ketentuan dalam perancangan dan perencanaan rumah yang diubah dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman ke dalam RUU Cipta Kerja yaitu, Pasal 26 dan Pasal 29.

Hal tersebut sebagaimana tersirat dalam Pasal 50 RUU Cipta Kerja. Dalam Pasal 26, ketentuan yang dirubah menjadi hasil perencanaan dan perancangan rumah harus memenuhi standar. Kedua, standar yang dimaksud pada pasal 26 ayat 1 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Sedangkan pada Pasal 29, ketentuan tersebut diatur mengenai perencanaan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagaimana tertuang pada Pasal 28 harus memenuhi standar.

Kedua, ketentuan lebih lanjut tentang standar sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Berikut ini adalah isi Pasal 26 dan 29 dalam UU Nomor 1 Tahun 2011 mengenai Perumahan dan Kawasan Permukiman yang diubah dalam RUU Cipta Kerja sebagai berikut:

Pasal 26:

(1) Hasil perencanaan dan perancangan rumah harus memenuhi persyaratan teknis, administratif, tata ruang, dan ekologis.

(2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan syarat bagi diterbitkannya izin mendirikan bangunan.

Pasal 29:

(1) Perencanaan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 harus memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan ekologis.

(2) Perencanaan prasarana, sarana, dan utilitas umum yang telah memenuhi persyaratan wajib mendapat pengesahan dari Pemerintah Daerah.

Disadur dari kompas.com


0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *