Aturan pemerintah untuk WNA yang ingin memiliki hunian di Indonesia sudah siap dan tinggal menunggu peluncuran saja. WNA bisa membeli rumah tanpa KITAS. Namun, hanya WNA yang memiliki usaha dan manfaat di Indonesia.

Aturan terkait dengan kepemilikan hunian bagi warga negara asing diklaim telah siap dan tinggal menunggu peluncuran oleh kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/ Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Hal itu diungkapkan oleh Asosiasi Real Estate Indonesia (REI). Wakil ketua DPP REI Hari Ganie menjelaskan bahwa sebetulnya peluncurannya bisa dilakukan pada akhir tahun lalu, tetapi ditunda lantaran menjelang adanya perhelatan pemilu.

Hari mengungkapkan secara internal, REI juga telah meluncurkan panduan membeli properti di Indonesia.

“Secara infrasruktur dari sisi kementerian ATR/BPN, Imigrasi, perpajakan beres.  Nah kami akan follow up lagi bagaimana launchingnya di pameran nanti kami akan minta pihak ATR bicara lagi terkait hal ini,” jelasnya.

Adapun, Indonesia mengizinkan warga negara asing memiliki properti untuk kebutuhan mereka. Peraturan pemerintah bagi WNA untuk memiliki properti di Indonesia sudah dibentuk sejak lama.

Namun, regulasi yang diatur dalam Undang-Undang No. 5 tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (UUPA) tersebut dinilai rumit dan tidak ramah investasi sehingga saat ini sedang disempurnakan oleh ATR/BPN.

Dalam Peraturan Pemerintah No.103 tahun 2015, WNA sebenarnya sudah mendapat kelonggaran kepemilikan properti. WNA tidak wajib memiliki KITAS, cukup dengan memegang visa kunjungan saja. Waktu sewanya bisa mencapai 80 tahun dengan skema 30+20+30.

Poin yang ingin diubah utamanya adalah waktu sewa. Skema waktu sewa saat ini dinilai bisa menurunkan minat WNA dalam memiliki properti, karena mereka harus melakukan perpanjangan sewa tiap skema tiap 30, 20, dan 30 tahun ke depan. Mereka akan dihadapi dengan ketidakpastian diterima atau tidaknya permohonan perpanjangan sewa, biaya dan lainnya.

Sejak awal diterbitkan, peraturan pembelian properti oleh warga negara asing (WNA) belum memberi kejelasan terkait dengan kriteria izin tinggal bagi WNA dan kriteria objek propertinya.

Pengacara di Assegaf Hamzah & Partners (AHP) Yogi Sudrajat Marsoni mengatakan bahwa dalam peraturan kepemilikan properti asing di Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2015 disebutkan bahwa orang asing boleh membeli properti yang memiliki izin tinggal. Hal ini menimbulkan tafsir terkait dengan izin tinggal.

Adapun izin tinggal untuk yang memiliki kartu izin tinggal terbatas (KITAS) ada izin tinggal kunjungan berjangka panjang atau kunjungan biasa sebagai turis. Jadi, kata Yogi di dalam peraturan imigrasi setidaknya orang yang mempunyai izin tinggal turis itu sudah bisa dikatakan punya izin tinggal.

Namun, ini bukan tanpa hambatan, dalam PP yang sama, aturan izin tinggal itu dibatasi lagi dengan definisi orang asing dalam PP 103/2015 disebutkan bahwa orang asing yang dimaksud adalah bukan WNI, harus mempunyai manfaat dan usaha di Indonesia.

Kendati kepemilikan asing untuk properti Indonesia itu tidak signifikan, sekecil apapun itu pasti bisa menjadi salah satu faktor pendorong ekonomi. Hal ini yang membuat orang asing juga merasa terbebani ketika ingin memutusakan untuk membeli hunian di Indonesia.

Sementara itu, mengacu pada Permen ATR/ Kepala BPN 13/2016 dan Permen ATR/ Kepala BPN 29/2016, ada batas harga minimal bagi WNA yang ingin menyewa apartemen atau membeli rumah di Indonesia dengan besaran beragam.

Di Jakarta saja, WNA diizinkan punya rumah seharga minimal Rp10 Miliar atau apartemen seharga minimal Rp5 Miliar.

Sumber : www.rumah.com


Ribuan orang telah bergabung dengan komunitas YukBisnisProperti.org. Sekarang giliran Anda. Dapatkan FREE EBOOKS dan KESEMPATAN untuk bergabung dalam bisnis dan investasi properti dari rekanan YukBisnisProperti.org. Join segera!

Categories: Berita

0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *