Pada tahun 2019, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menargetkan capaian Program Sejuta Rumah lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya, yakni sebanyak 1,25 juta rumah. Adapun realisasi Program Sejuta Rumah hingga 5 Agustus telah mencapai 735.547 unit.

“Jadi kita punya target tahun 2019 untuk mendongkrak kekurangan dari total akumulatif menjadi 5 juta unit. Kita bisa capai kurang lebih 4,79 juta atau 94% dari total target. Jadi kurangnya tidak terlalu banyak. Sektor perumahan juga cukup tinggi sumbangannya terhadap pertumbuhan ekonomi,” ujar Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR, Khalawi A. Hamid, dikutip dari laman kementerian.

Menurut Khalawi, dari berbagai penilaian, Program Sejuta Rumah masih relevan untuk dilanjutkan pada periode 2020-2024. Selain itu juga masih tingginya angka backlog perumahan sekitar 7,6 juta unit ditambah kebutuhan rumah baru per tahunnya mencapai 500-700 ribu unit.

Tingginya kebutuhan rumah yang harus dipenuhi memerlukan kerjasama seluruh stakeholder, terobosan, dan inovasi guna memperkuat program tersebut.

“Masalah perumahan ini sangat komplek. Oleh karena itu dengan Program Sejuta Rumah bertujuan menggerakkan seluruh stakeholder di bidang perumahan baik Pemerintah Pusat, swasta, dan masyarakat bersama-sama untuk membangun rumah, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Dengan tingginya kebutuhan rumah tersebut, ke depan perlu ada penguatan dan inovasi Program Sejuta Rumah,” tutur Khalawi.

Menurut dia, tantangan ke depan antara lain adalah ketersediaan lahan di kawasan strategis yang dapat dibangun rumah terjangkau bagi MBR. Salah satu cara yang telah dilakukan adalah pembangunan rusun dekat dengan stasiun kereta atau Transit Oriented Development (TOD) dan rusun dengan kombinasi pasar seperti Rusun Pasar Rumput setinggi 25 lantai berjumlah tiga tower.

“Sebagai contoh rusun TOD Rawa Buntu dari 6 tower dibangun, 4 tower komersial dan 2 tower untuk MBR. Sementara model Rusun Pasar Rumput, adalah terobosan dimana sebelumnya tanah digunakan hanya untuk pasar, sekarang pasar dengan hunian. Mereka yang berjualan tidak perlu pulang jauh, bisa tinggal di rusun,” jelas Khalawi.

Pembentukan bank lahan juga bisa menjadi opsi agar Pemerintah memiliki lahan untuk pembangunan rumah terjangkau. Dari segi regulasi perlu terus didorong untuk mempercepat dan menyederhanakan proses perizinan.

Inovasi dalam pembiayaan perumahan diperlukan seperti skema Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Perumahan (BP2BT) dan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) serta Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) perumahan yang dikembangkan Kementerian PUPR. (Sumber : Properti Terkini)


Ribuan orang telah bergabung dengan komunitas YukBisnisProperti.org. Sekarang giliran Anda. Dapatkan FREE EBOOKS dan KESEMPATAN untuk bergabung dalam bisnis dan investasi properti dari rekanan YukBisnisProperti.org. Join segera!


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *