Berencana Membangun Town House? Begini Cara Mengurus Perijinannya

Town house adalah komplek perumahan yang berada di tengah kota yang berisi rumah-rumah yang dibangun secara teratur dan jumlahnya terbatas, biasanya tidak lebih dari 30 unit. Komplek town house memiliki luas total lahan maksimal 5000 meter persegi dan memilik sistem tertutup atau cluster. Bisa dibilang, town house adalah separuh rumah dan separuh apartemen karena memilik fasilitas bersama seperti kolam renang, ruang terbuka, club house, serta sistem keamanan yang baik.

Jika Anda ingin menjadi developer town house, maka Anda juga harus memiliki pengetahuan untuk mengurus perijinannya. Meskipun proses perijinan juga bisa diurus oleh orang lain maupun biro jasa, namun ada baiknya Anda mengetahui cara mengurus perijinannya yaitu sebagai berikut.

  1. Melakukan konsultasi peruntukan ke Dinas Tata Kota/Tata Ruang

Sebelumnya Anda harus berkonsultasi peruntukan lahan ke Dinas Tata Kota/Tata Ruang yang ada di daerah Anda. Konsultasi ini bertujuan untuk mengetahui bahwa daerah tersebut boleh dibangun town house karena tidak semua lahan bisa dibangun town house.

  1. Mengajukan Advice Planning atau Block Plan ke Dinas Tata Kota

Setelah melakukan konsultasi peruntukan, Anda harus mengajukan pembuatan advice planning ke Dinas Tata Kota. Advice planning ini dibuat untuk mengetahui peruntukan lahan secara tertulis. Selain itu, pada advice planning nantinya juga akan tercantum rencana jalan, besarnya Garis Sempadan Bangunan (GSB), Koefisien Luas Bangunan (KLB), dan lain-lain.

Syarat mengajukan advice plan:

  • Foto copy sertifikat tanah

  • Foto copy PBB dan bukti bayar tahun berjalan

  • Foto copy KTP dan KK pemohon harus sesuai dengan nama yang tercantum di dalam sertifikat

  • Formulir isian di kantor Dinas Tata Kota

  1. Membuat Site Plan

Sebaiknya rencana site plan harus memperhatikan kaidah pembuatan site plan yang ideal dan kesesuaian dengan perencanaan tata ruang wilayah. Seperti menghindari kavling menghadap barat, mengurangi kavling tusuk sate, dan menghindari bentuk kavling ngipas atau lebar di depan karena memerlukan usaha lebih untuk menjualnya.

  1. Mengajukan Pemecahan Sertifikat Sesuai dengan Site Plan

Pemecahan sertifikat dapat Anda lakukan di Kantor Pertanahan. Petugas dari Kantor Pertanahan akan mengukur dan memasang patok sesuai dengan rencana site plan yang diajukan. Adapun syarat-syarat pengajuan pemecahan sertifikat antara lain:

  • Sertifikat asli

  • Foto copy SPPT PBB dan bukti bayar tahun berjalan

  • Foto copy KTP dan KK pemohon

  • Formulir isian yang disediakan BPN

  1. Mengajukan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)

Pengajuan IMB dilakukan setelah sertifikat selesai dipecah oleh BPN. Dengan terbitnya IMB berarti proyek pembangunan sudah bisa dijalankan. Syarat pengajuannya hampir sama dengan syarat pengajuan pemecahan sertifikat namun ditambah dengan salin advis planning dan gambar kerja rumah.

Demikianlah prosedur dan cara mengurus perijinan town house. Semoga dapat bermanfaat.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *