Dilarang Gak Sih Bikin Kuasa Menjual Tanah?

Di dalam Intruksi MENDAGRI Nomor 14 Tahun 1982 tanggal 6 Maret 1982, pada prinsipnya menjelaskan tentang larangan penggunaan Kuasa Mutlak sebagai pemindahan hak atas tanah. Intruksi MENDAGRI tersebut terdiri dari lima diktum yang isinya berupa perintah-perintah kepada seluruh pejabat Agraria, camat, dan pejabat pertanahan lain (termasuk PPAT) untuk tidak menjalankan pengalihan hak atas tanah dengan dasar berupa Kuasa Mutlak.

Dengan Kata lain dilarang untuk membuat suatu Kuasa atas peralihan tanah yang bersifat mutlak. Untuk itulah perlu dicermati agar dalam pembuatan Surat Kuasa tidak bersifat mutlak. Di dalam Diktum pertama setidaknya ada penegasan pelarangan tersebut:

“Melarang  Camat  dan  Kepala  Desa  atau  Pejabat  yang  setingkat  dengan itu, untuk membuat/menguatkan  pembuatan  Surat  Kuasa Mutlak  yang pada hakekatnya merupakan pemindahan hak atas tanah.”

Artinya Pejabat-pejabat yang dimaksud dalam diktum pertama dilarang untuk membuat dan termasuk juga menguatkan. Kata “Menguatkan” maksudnya adalah dengan melakukan rujukan di dalam dokumen tertentu, melakukan legalisasi, atau sekedar Foto Copy sesuai asli.

Agar profesi PPAT dan Jabatan lain yang terkait pertanahan tidak terjebak di dalam pembuatan Kuasa Mutlak, ataupun sekedar melakukan “penguatan” atas Kuasa Mutlak, mari cermati bunyi diktum kedua Intruksi MENDAGRI tersebut:

Yang dimaksud kuasa mutlak adalah kuasa terkait pemindahan hak atas tanah yang memuat:

“Kuasa  Mutlak  yang  dimaksud  dalam  Diktum  Pertama  adalah kuasa yang didalamnya mengandung unsur tidak dapat ditarik kembali oleh pemberi kuasa”

Artinya di dalam Kuasa tersebut dilarang mengandung unsur TIDAK DAPAT DITARIK KEMBALI. Maka ketentuan yang dimaksud di dalam  Pasal 1813 KUHPerdata tidak dapat dikesampingkan. Sehingga Kuasa secara hukum harus dapat batal dengan ketentuan:

  1. Dengan penarikan kembali kuasa penerima kuasa;
  2. Dengan pemberitahuan penghentian kuasanya oleh penerima kuasa;
  3. Dengan meninggalnya, pengampuan atau pailitnya, baik pemberi kuasa maupun penerima kuasa
  4. Dengan kawinnya perempuan yang memberikan atau menerima kuasa.

“Kuasa  Mutlak  yang  pada  hakekatnya  merupakan  pemindahan  hak atas  tanah  adalah  Kuasa  Mutlak  yang  memberikan  kewenangan kepada   penerima kuasa   untuk   menguasai   dan menggunakan tanahnya  serta  melakukan  segala  perbuatan  hukum  yang  menurut hukum dapat dilakukan oleh pemegang haknya.”

Artinya kuasa menjual terhadap bidang tanah haruslah berbentuk KUASA KHUSUS, tidak boleh mencakup segala macam tindakan hukum mulai dari Menjual, menyewakan, meminjam pakaikan, Kerjasama, dan lain-lain di dalam satu kuasa.

Oleh karena itu jangan pernah menggunakan kata “KUASA MUTLAK” atau “KUASA MENJUAL” sebagai judul Kuasa, tetapi sebaiknya menggunakan kata “KUASA UNTUK MENJUAL” sebagai judul. Sehingga dari judul saja sudah terlihat bahwa kuasa tersebut khusus untuk melakukan penjualan.

Karena di dalam diktum kedua huruf (b) melarang membuat kuasa dengan cakupan seluruh perbuatan hukum, maka Subtitusi sudah pasti juga TIDAK BOLEH di dalam Kuasa.

KESIMPULAN:

1. Boleh saja membuat sebuah Kuasa Untuk Menjual asalkan menghindari sifat KEMUTLAKAN.
2. Tidak hanya dilarang untuk membuat tetapi juga “menguatkan” seperti Legalisasi, Waarmerking, merujuk/ menunjuk nomornya, dan Foto Copy sesuai Asli.
3. Pasal 1813 KUHPerdata tidak bisa dikesampingkan.

Sumber artikel : http://www.dodioktarino.com/2017/11/apakah-dilarang-membuat-kuasa-menjual.html

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *