Tidak Adanya Korelasi Antara Pengembang dan Pemerintah dalam Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Properti (FLPP)

Ketua umum Pengembang Indonesia menuturkan, seharusnya penentuan kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Properti (FLPP) tidak sepenuhnya ditentukan oleh pemerintah. Beliau mengharapkan adanya kerjasama antara pemerintah dan pengembang agar dapat diketahui secara pasti seberapa besar kebutuhannya. Pada tahun ini, anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk FLPP senilai Rp 11 triliun. Akan tetapi, Read more…

Setneg Pegang Nasib Wisma Atlet Kemayoran

Sudah berlalu 18 bulan lebih pergelaran pesta akbar multi event Asian Games XVIII dan Para Games 2018. Meskipun begitu, Sekretariat Negara (Setneg) masih memegang Wisma Atlet Kemayoran sebagai sarana pendukung yang sedianya akan dimanfaatkan sebagai hunian bagi Aparatur Sipil Negara (AS), dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Tanggung jawab pemeliharaan ada di Read more…

Kementerian PUPR Minta Pemerintah Daerah Tiru Bantuan Perumahan Swadaya

Untuk mengurangi jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di daerah Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR meminta kepada Pemerintah Daerah (Pemda) untuk meniru atau menduplikasi program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau program bedah rumah. “Pemda dapat menduplikasi Program BSPS yang dilaksanakan oleh Kementerian PUPR untuk mengatasi RTLH,” ungkap Khalawi Abdul Read more…

Pemerintah Gandeng Swasta Dukung Program Perumahan Berbasis Komunitas

Basyaruddin selaku Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mengaku siap untuk mendukung program yang dilaksanakan oleh Ditjen Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR yakni program Pembangunan Perumahan Berbasis Komunitas (P2BK). Pihaknya saat ini sedang mendorong konsep P2BK yang berbeda dengan skema bantuan pembiayaan KPR FLPP tapi lewat program Bantuan Read more…

Program BSPS, Bangun Rumah Tanpa Biaya

Khalawi Abdul Hamid selaku Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Rakyat Kementerian PUPR mengungkapkan, masyarakat dapat terlibat langsung dalam program padat karya tunai Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Diharapkan program padat karya tunai dapat membuka lapangan pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. “Tujuan dan hasil dari BSPS adalah terwujudnya rumah layak huni, serta Read more…

Infrastruktur Hunian Asing Sudah Siap Nih!

Aturan pemerintah untuk WNA yang ingin memiliki hunian di Indonesia sudah siap dan tinggal menunggu peluncuran saja. WNA bisa membeli rumah tanpa KITAS. Namun, hanya WNA yang memiliki usaha dan manfaat di Indonesia.

Aturan terkait dengan kepemilikan hunian bagi warga negara asing diklaim telah siap dan tinggal menunggu peluncuran oleh kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/ Badan Pertanahan Nasional (BPN).

(more…)