Per Senin 28 Desember 2020 kemarin, Badan Layanan Umum (BLU) Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan ( PPDPP) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) resmi menutup penyaluran dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan ( FLPP) Tahun 2020 sebesar Rp 11,23 triliun.

Budget sebesar itu sama halnya dengan perwujudan penyaluran dana FLPP sebesar 106,59 persen untuk pembiayaan 109.253 unit hunian. Dengan begitu, total capaian penyaluran FLPP sejak tahun 2010 silam hingga Senin kemarin senilai Rp 55,59 triliun untuk pembiayaan 764.855 unit hunian.

Arief Sabaruddin selaku Direktur Utama PPDPP Kementerian PUPR menyebutkan, mayoritas kelompok penerima FLPP berdasarkan jenis pekerjaan dari tahun 2010 sampai 2020 adalah swasta.

“Rinciannya, Swasta sebanyak 72,55 persen, Pegawai Negeri Sipil ( PNS) 12,08 persen, Wiraswasta 8,30 persen, TNI/Polri 3,95 persen, serta lainnya sebanyak 3,12 persen,” ujar Arief dalam keterangan persnya, Rabu (30/12/2020).

Sedangkan untuk tahun 2021, Pemerintah tetap akan melanjutkan program alokasi FLPP dengan kebutuhan dana sebesar Rp 19,1 triliun.

Anggaran tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ( APBN) murni sebanyak Rp 16,62 triliun dan Rp 2,5 triliun sisanya bersumber dari dana bergulir.

Nantinya anggaran tersebut akan digunakan untuk pembiayaan sebanyak 157.500 unit rumah. Bahkan, 30 bank pelaksana sudah melakukan teken kontrak alias penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan PPDPP Kementerian PUPR untuk penyaluran dana FLPP tahun 2021.

Arief merinci, 30 bank penyalur FLPP tersebut yakni antara lain, Bank BRI Agro, Bank Artha Graha Internasional, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk atau BPD BJB, PT BPD Sumselbabel, BPD Sumselbabel Syariah, BPD Nusa Tenggara Barat Syariah atau BPD NTB Syariah.

Kemudian, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk atau Mandiri, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN, BTN Syariah, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI.

Selanjutnya, BPD Daerah Istimewa Yogyarakarta (DIY) atau BPD DIY, PT BPD Nagari, BPD Nagari Syariah, PT BPD Aceh Syariah atau BPD Aceh Syariah, BPD Riau Kepri, BPD Riau Kepri Syariah, BPD Jambi, serta BPD Jambi Syariah.

Lalu, PT BPD Jatim, BPD Jatim Syariah, PT BPD Sumatera Utara atau BPD Sumut, BPD Sumut Syariah, PT BPD Nusa Tenggara Timur atau BPD NTT, dan PT BPD Kalimantan Barat atau BPD Kalbar, dan BPD Kalbar Syariah.


Disadur dari kompas.com


0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *