Pemerintah terus berusaha biar warga negara +62 yang budiman ini semakin dekat dengan pembiayaan perumahan, bisa punya rumah gitu. Kan wajar saja, rumah adalah kebutuhan pokok yang harus dipenuhi dan memiliki fungsi penting salah satunya yaitu pembinaan keluarga.

Faktor lain yang ga kalah penting buat pemerintah adalah memperkuat pendataan kebutuhan rumah khususnya bagi temen-temen dari kalangan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan terus memperkuat proses pendataan program perumahan melalui monitoring kegiatan perumahan di daerah-daerah.

Untuk mengatasi hal itu maka dibentuklah Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (BP2P) yang salah satu fungsinya yaitu untuk memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah, pelaku pembangunan, maupun stakeholder perumahan lainnya guna mendapatkan data pembangunan perumahan yang ada saat ini.

Menurut M. Hidayat selaku Direktur Rumah Umum dan Komersial (RUK) Ditjen Perumahan Kementerian PUPR, penguatan pendataan salah satunya akan didorong dari pelaksanaan program sejuta rumah yang telah berjalan sejak tahun 2015 silam termasuk penguatan Tim Satuan Tugas (Satgas).

“Saat perayaan Hari Habitat Dunia Tahun 2020 bulan Oktober lalu, Presiden Joko Widodo sudah menyatakan kalau rumah merupakan kebutuhan mendasar bagi setiap orang di seluruh dunia. Rumah juga akan memperkuat pilar keluarga sebagai pilar utama kekuatan bangsa dan benteng utama pertahanan melawan berbagai risiko kesehatan termasuk pandemi Covid-19. Fungsi penting ini yang melandasi berbagai program perumahan harus terus dievaluasi dan ditingkatkan,” ungkap dia.

Hidayat menyebutkan, pernyataan presiden soal perumahan didasari dari UU No, 1 Tahun 2011 tentang perumahan dan permukiman yang menyatakan kalau penyelenggaraan sektor rumah dan perumahan dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan hunian sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia bagi peningkatan dan pemerataan kesejahteraan rakyat.

Karena itulah, Kementerian PUPR terus meningkatkan koordinasi dengan pihak pemerintah daerah maupun pihak pengembang biar bisa dapat data yang tepat baik dari junlah unit rumah atau hal teknis lainnya. Peningkatan koordinasi ini sangat penting karena tantangan di sektor perumahan Indonesia menghadapi tantangan yang tidak mudah.

Sejumlah hal yang harus diprioritaskan yakni kebutuhan perumahan dari rumah tangga baru setiap tahunnya yang mencapai angka 700 ribu-800 ribu. Menurut Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2020 mengatakan kalau rumah tangga yang menempati rumah layak huni baru sebesar 54,3 persen.

Karena itu tugas pemerintah di sektor perumahan untuk memenuhi target rumah layak huni mencapai 70 persen pada tahun 2024 dinilai masih sangat berat. Dengan kata lain ada 11 juta rumah tangga yang harus difasilitasi pemerintah untuk diselesaikan terkait dengan kelayakan huniannya.

“Tahun ini kita harus kembali optimistis kalau program pembangunan sejuta rumah bisa dipenuhi. Dengan program pemerintah di sektor perumahan yang berupa stimulan khususnya untuk para pelaku pembangunan berupa bantuan prasarana sarana utilitas (PSU), rumah layak huni dan pengembangan hunian yang sehat, aman, serasi, terpadu, dan berkelanjutan bisa kita wujudkan,” pungkasnya.

Disadur dari rumah.com


0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *