Haduh haduh haduh, ini apartemen kenapa lagi ini. Jadi gini, menurut Sekretaris Nasional Konsorium Pembaruan Agraria (KPA) Dewi Kartika, pemberian hak milik apartemen atau satuan rumah susun buat Warga Negara Asing (WNA) seperti yang tertuang dalam Pasal 144 ayat 1 UU Cipta Kerja, cacat hukum

Aturan yang baru ini sama sekali tidak mengacu pada aturan sebelumnya yakni UU Nomor 20 Tahun 2011 mengenai Rumah Susun dan UU Nomor 5 Tahun 1960 mengenai Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

“Indonesia sudah punya UU tentang Rusun. Nah UU ini masih tertib karena mengacu pada pengaturan hak atas tanah yang tercantum dalam UU Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria,” ungkap Dewi ketika dihubungi Kompas.com, Selasa (03/11/2020).

Padahalkan, seharusnya secara hirarki hukum yang benar UU Cipta Kerja dibuat untuk merevisi, mengubah atau menghapus UU yang sudah ada sebelumnya.

Dewi justru mempertanyakan argumen pemerintah seperti tercantum dalam naskah akademik RUU Pertanahan yang menyebut aturan kepemilikan apartemen bagi WNA ini sebagai upaya untuk mewujudkan norma baru.

“Kita sudah punya aturan soal itu, jadi tumpang tindih. Kita sudah punya UU yang mengatur bagaimana kepemilikan satuan rumah susun baik untuk warga Indonesia dan WNA,” imbuhnya.

Sebelumnya, Sofyan Djalil selaku Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) yakin bahwa pemberian hak milik satuan rumah susun bagi WNA ini sama sekali tidak melanggar ketentuan yang tertera dalam UU Pokok Dasar Agraria.

Dia menganggap kepemilikan satuan rumah susun berbeda dengan aturan kepemilikan landed house atau rumah tapak. Maka dari itu, UU Cipta Kerja mengizinkan WNA hanya memiliki hak ruang, bukan memiliki tanah.

“Sebenarnya yang kami bolehkan adalah kepemilikan ruang. Ruang yang namanya sarusun. Undang-undang ini membuat demikian. Kalau orang asing beli maka dia tanah bersama enggak ikut, tapi kalau itu dijual lagi kepada orang Indonesia maka tanah bersama kembali menjadi milik orang Indonesia,” ungkap Sofyan, dalam konferensi persnya di Jakarta, Rabu (07/10/2020).

Diketahui bahwa hanya warga negara Indonesia yang dapat mempunyai hak milik sesuai dengan ketentuan UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria pasal 21 ayat 1.

Kemudian ayat 2 menerangkan bahwa orang asing yang sesudah berlakunya UU ini mendapatkan hak milik karena pewarisan tanpa wasiat atau percampuran harta karena perkawinan.

Demikian pula untuk warga negara Indonesia yang mempunyai hak milik dan setelah berlakunya UU ini kehilangan kewarganegaraannya harus melepaskan hak itu dalam tempo satu tahun sejak didapatnya hak tersebut atau hilangnya kewarganegaraan itu.

Jika tempo satu tahun itu sudah lewat dan hak milik itu tidak dilepaskan, maka hak tersebut hapus karena hukum dan tanahnya jadi tanah milik negara,dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung.

“Sementara di UU Pokok Agraria itu sudah diatur bahwa WNA itu nggak boleh memiliki hak milik, Hak Guna Usaha (HGU), dan Hak Guna Bangunan (HGB), hanya dibolehkan hak sewa dan hak pakai saja,” lanjut Sofyan.

Untuk Pasal 144 ayat 1 UU Cipta Kerja diterangkan bahwa Hak milik atas satuan rumah susun dapat diberikan kepada di antaranya;

  1. Warga negara Indonesia,
  1. Badan hukum Indonesia, warga negara asing yang memiliki izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,
  1. Badan hukum asing yang memiliki perwakilan di Indonesia; atau
  1. Perwakilan negara asing dan lembaga internasional yang berlokasi atau memiliki perwakilan di Indonesia.

Selain itu, ayat 2 Pasal yang sama juga menyiratkan hak milik atas satuan rumah susun dapat beralih atau dialihkan dan dijaminkan.

Disadur dari kompas.com


0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *