Dalam Pasal 144 UU Cipta Kerja tercantum kebijakan kepemilikan satuan rumah susun (sarusun) atau apartemen bagi warga negara asing (WNA) yang ternyata menuai kontroversi.

Dengan dibukanya pintu kepemilikan WNA atas apartemen ini, menurut Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) bertentangan dengan reforma agraria.

Namun, pernyataan dari KPA ternyata ditepis oleh Taufiqulhadi, Staf Khusus dan Juru Bicara Kementerian ATR/BPN. Menurut  Ia, aturan kepemilikan sarusun bagi WNA ini tidak ada hubungannya sama sekali dengan urusan reforma agraria.

“Ini pendapat yang terlalu ditarik-tarik dan tidak ada korelasinya sama sekali. Apartemen bagi orang asing adalah satu hal, reforma agraria adalah urusan lain,” ungkap Taufiqulhadi dalam keterangannya yang dilansir oleh Kompas.com, Kamis (05/11/2020).

Silang pendapat itu wajar ya guys, di lingkungan remaja mesjid aja sering ada perbedaan pendapat apalagi urusan negara, jadi…lanjut aja bacanya hehe.

Taufiq menjelaskan, ketentuan dalam UU Cipta Kerja soal kepemilikan sarusun buat orang bule memang sengaja dihadirkan buat menyambut investor asing ke Indonesia. Ini penting supaya orang bule yang datang dan berinvestasi di Indonesia punya tempat tinggal.

“Orang-orang asing diperkirakan akan banyak hadir ke Indonesia selaras dengan kehadiran investasi yang mereka bahwa,” ungkapnya.

Di negara lain, misal Australia, Dia mencontohkan, kalau ada yang mau investasi besar-besaran, orang asing bisa beli tanah sekaligus rumahnya.

Tapi sikap Indonesia juga tidak seliberal itu, walaupun ada aturan supaya WNA bisa punya properti, tapi cuma hak ruang aja. Artinya orang asing tetep tidak bisa beli tanah dan bangunan.

“Meskipun kita memberikan kesempatan untuk memiliki properti juga di Indonesia tapi hanya rumah dalam arti hak ruang. Orang asing tidak bisa membeli rusun sekaligus tanah,” lanjut Taufiq.

Ga cuma itu, ada syarat lain yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah yang kini sedang digodok. Menurut Taufiq, yang pertama adalah orang bule hanya bisa beli apartemen yang didirikan di atas tanah hak guna bangunan (HGB). Kepemilikan tempat hunian orang bule itu akan ikut hilang jika rumah apartemen itu hilang.

“Hal tersebut diatur dalam PP, apartemen yang diperuntukkan bagi rakyat yang berpendapatan menengah dan rendah, tidak boleh dibeli oleh orang asing,” ucap Taufiq.

Syarat yang lain adalah, apartemen yang bisa dibeli oleh orang bule tersebut hanya dalam kategori harga tertentu, yang akan ditetapkan dalam Peraturan Menteri (Permen) lainnya.

Sebelumnya, kebijakan kepemilikan sarusun buat orang bule ini ternyata menuai kritik dari Dewi Kartika, Sekertaris Jenderal Konsorium Pembaruan Agraria (KPA).

Menurut Dewi, kebijakan tersebut bertentangan dengan reforma agraria yang sedang gencar dilakukan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), salah satu programnya ialah pembagian sertifikat tanah.

“Aturan kepemilikan rumah bagi WNA ini tentu saja merugika karena ditengah pemerintah Jokowi itu kan sedang gencar melakukan upaya reofrma agraria,” ungkap Dewi ketika dihubungi Kompas.com, Selasa (03/11/2020).

Dewi menilai, perluasan hak kepemilikan apartemen bagi orang bule ini akan semakin mempersulit masyarakat miskin untuk memperoleh rusun.

“Banyak warga miskin yang tidak punya akses dan hak akan tanah. Namun di tengah kemacetan agenda reforma agraria, muncul UU Cipta Kerja dengan orientasi bisnis bagi WNA dan badan usaha asing,” ungkap Dewi.

Tentu saja, sambung Dewi, karena yang akan mendapat kemudahan WNA dan badan usaha asing, kebijakan ini berdampak pada ketimpangan struktur penguasaan tanah di indonesia.

Fyi, hak milik atas satuan rumah susun seperti tertera pada Pasal 144 ayat 1 UU Cipta Kerja dapat diberikan kepada di antaranya ;

  • Warga negara Indonesia,
  • Badan hukum Indonesia, wargan negara asing yang mempunyai izin sesuai ketentuan peratuean perundang-undanga,
  • Badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia; atau
  • perwakilan negara asing dan lembaga internasiona yang berada atau mempunyai perwakilan di Indonesia. Ayat 2 Pasal yang sama mencantumkan bahwa hak milik atas satuan rumah susun dapat beralih atau dialihkan dan dijaminkan.

Disadur dari kompas.com


0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *