Mulyanto seorang Anggota Legislasi DPR RI berucap, untuk mengatasi permasalahan degisit perumahan yang masih terjadi di beberapa daerah pemerintah harus terobosan baru dan regulasi yang inovatif.

“Saya minta pemerintah dapat mencari terobosan baru dalam aspek regulasi, agar terkait persoalan defisit perumahan untuk MBR (masyarakat berpenghasilan rendah) serta hunian berimbang ini dapat benar-benar terwujud,” ungkap Mulyanto melalui siaran tertulis, sebagaimana dilansir dari Antaranews.com, Jumat, 11 September 2020 kemarin.

Mulyanto beranggapan, pasal-pasal yang tertuang dalam Rancangan Undang Undang (RUU) Cipta Kerja inisiatif Pemerintah mengenai defisit perumahan serta hunian berimbang terkesan cuma perubahan nomenklatur saja, bukan sesuatu yang substansial sebagai solusi masalah perumahan nasional.

Menurut dia, masalah utamanya saat ini adalah penyediaan rumah buat temen-temen kalangan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), apalagi yang ga punya penghasilan tetap, macem saya ini hehe.

“Berdasarkan data Kementerian PUPR, backlog perumahan mencapai 7,64 juta unit per awal 2020 yang terdiri atas 6,48 juta rumah untuk MBR non-fixed income, serta 1,72 juta unit rumah untuk MBR fixed income, dan 0,56 juta unit rumah untuk non-MBR,” ucap Mulyanto.

Jika ditilik dari laporan tersebut, lanjut Dia, saat ini ada 30 persen rumah susun sederhana sewa (rusunawa) kosong di tengah adanya defisit rumah di atas.

“Ini kan aneh. Terjadi ketidaksesuaian, dimana di satu sisi defisit rumah masih besar, sementara di sisi lain, masih ada rusunawa yang kosong penghuni. Ini soal pengelolaan yang tidak pas, yakni pembangunan rusunawa di tempat yang tidak cocok dengan kebutuhan masyarakat,” ungkap Mulyanto.

Mulyanto menilai, Pemerintah harus kerja keras banting tulang buat bikin RUU Cipta Kerja terkait dengan sektor perumahan, jangan cuma sampai sekedar pada penyesuaian nomenklatur perizinan yang meliputi keringanan sanksi menjadi sekedar sanksi adminsitratif, serta mereduksi kewenangan Pemerintah Daerah (Pemda).

Fyi sebelumnya, Real Estat Indonesia (REI) punya usul supaya pemerintah mempermudah perizinan buat mengatasi dampak pandemi dan mengantisipasi dampak resesi terhadap kinerja pelaku usaha sektor properti.

“Gerak cepat pemerintah sangat diperlukan. Permudah perizinan. Kita tentu tidak berharap terjadi resesi. Pengembang harus kerja sangat keras untuk bisa bertahan,” ucap Arvin F. Iskandar, Ketua DPD REI DKI Jakarta.

Arvin menyebutkan, gara-gara pandemi ini kondisi mayoritas anggota terutama di DKI Jakarta semakin melemah akibat penurunan aktivitas ekonomi seperti tingkat penjualan jatuh, sedangkan biaya yang keluar tetap.

Arvin berharap Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat merangsang bisnis real estat dengan memberikan keringanan pajak hotel dan restoran dalam menghadapi pandemi virus corona ini.

“Kami meminta otoritas berwenang mempertimbangkan stimulus agar jangan sampai pengembang mengalami kesulitan untuk membayar kredit. Beri kami ruang gerak dulu, minimum sampai akhir tahun,” ungkap Arvin.

Disadur dari rumah.com


0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *