Ditulis oleh Zidni Ilman Masiga | Presiden Komunitas Yuk Bisnis Properti Indonesia

Indonesia adalah kombinasi dan kolaborasi. Antara otak kanan para pemuda pegiat pergerakan di satu sisi. Dengan otak kiri alim ulama, cendekiawan, dan akademisi di sisi lain. Ini tentu saja lebih kepada pembagian secara neurologi. Bukan ideologi.

Darah muda mungkin sedari dulu memang begitu. Pagi ikut workshop, sore auto buka proyek. Semangat tinggi berapi-api. Memaksa “launching” meski siteplan belum benar-benar jadi. Business plan juga masih dalam proses disusun serta dikaji.

Tapi bayangkan, tanpa paksaan mereka sudah pasti tanggal 17 Agustus 1945 proklamasi belum jadi.

Maka hanya dengan teks sepanjang 23 kata atau 196 karakter itu dilakukan proklamasi. “Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain” pun jadi “urusan nanti”.

Ada yang mengatakan kita belum benar-benar merdeka. Itu hak mereka. Undang-Undang Dasar menjamin orang berpendapat. Tapi kami punya sudut pandang beda dalam melihat.

Kita sudah merdeka dalam jangka pendek. Sesegera setelah proklamasi dinyatakan, meminjam bahasa anak muda kekinian, kita auto punya kedaulatan. Tapi banyak tugas menanti di persimpangan.

Menjadi mandiri memang punya konsekuensi. Harus bisa memenuhi segala sesuatu sendiri. Kita harus juga merdeka dalam banyak hal. Dalam jangka menengah, juga panjang. Apalagi situasi dan kondisi semakin lama semakin menantang.

Sebagai pegiat properti, salah satu isu paling penting bagi kita adalah perjuangan untuk memerdekakan sebanyak mungkin saudara-saudara kita dari ketunawisamaan. Hunian layak adalah hak konstitusional bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik sebagai pemilik maupun investor yang membiayai negara dengan pajak.

Perlu ada regulasi agar harga lahan terkendali atau ada alokasi lahan murah untuk rumah rakyat.

Sebagian besar rakyat Indonesia hanya sanggup membeli rumah secara mengangsur alias dengan kredit. Maka dari sisi pembiayaan, KPR mudah dan murah itu mutlak.

Sesuai amanat Pasal 33 UUD 45, maka perbankan milik negara perlu melakukan keberpihakan dengan bunga atau margin murah dan persyaratan yang lebih mudah.

Dari segi kolateral toh properti punya kualitas lebih baik. Tinggal dicari terobosan terkait isu likuiditas agar sebagai kebutuhan primer memiliki rumah bisa lebih mudah dari otomotif yang kebutuhan sekunder serta berpotensi membebani dalam jangka menengah dan panjang.

Di tengah situasi saat ini, membangun rumah untuk rakyat juga bisa menjadi solusi berdampak luas menggerakkan ekonomi. Ada ratusan sektor yang akan ikut bergerak ketika satu saja rumah untuk rakyat terbangun.

Sekali mendayung dua tiga pulau akan terlampaui. Hunian layak untuk rakyat terealisasi. Lapangan kerja dan industri terkait bisa bergerak beroperasi. Maka tidak selayaknya sektor ini seolah menjadi ANAK TIRI.

Ibarat bisnis properti, Indonesia adalah sebuah proyek yang belum selesai. Tapi sekaligus memang tidak pernah boleh selesai. Berbeda dengan proyek properti sesungguhnya yang tentu saja skalanya menjadi sangat kecil jika dibandingkan dengannya, proyek bernama Indonesia tidak pernah boleh tutup buku. Tetapi di dalamnya terdapat rangkaian cluster pekerjaan yang tahap demi tahap sesegera mungkin perlu serah terima. Termasuk dalam urusan “tunawisma”.

Merah putih tanda cinta. Jangan letih bangun Indonesia. Dirgahayu 75 tahun negeri tercinta.


0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *