Pandemi ini memang bikin resah semua orang, semua orang pun juga dibikin bingung, yang satu bilang stay at home satunya lagi bilang ora obah ora mamah dan yang satunya lagi malah bahas konspirasi, duh marai mumet.

Pemerintah juga pasti tidak tinggal diam, ane yakin itu dan pastinya banyak yang pengen semuanya segera membaik. Pemerintah juga diminta untuk memberikan perhatian lebih untuk pembiayaan perumahan menengah ke bawah.

Hal tersebut bukan karena tanpa alasan tapi karena dinilai akan memacu proses pemulihan ekonomi

“Beda dengan infrastruktur misalnya, itu hasilnya dapat dilihat untuk jangka waktu yang lebih panjang, paling cepat 3 tahun sampai 5 tahun,” ungkap Ali Tranghanda seorang pengamat bisnis properti kepada Bisnis di Jakarta pada Jumat (14/8/2020).

Ali Tranghanda, seorang CEO Indonesia Property Watch mengutarakan hal tersebut ketika diminta tanggapannya terkait pidato Presiden Joko Widodo dalam Sidang Tahunan MPR yang menyampaikan Rancangan Undang-Undang APBN 2021. Dia juga mengingatkan kembali bahwa ada 174 industri lainnya yang turut mengikuti gejolak bisnis properti.

“Dalam hal ini kita batasi saja untuk perumahan kelas menengah dan bawah,” kata dia.

Menurut dia, begitu ada proyek yang deal nantinya 174 industri lainnya juga bakalan ikut bergerak.

Dalam hal ini, Ali melanjutkan, jangan dilihat kalau yang bakalan dapet untung cuma developernya, tapi harus dicermati kalau sektor properti ini juga men-generate industri-industri lainnya.

“Jadi, kita bisa lihat dan rasakan secara langsung multiplier effect-nya.” Kata dia.

Presiden Joko Widodo dalam Sidang Tahunan MPR pada Jum’at siang kemarin juga sudah membeberkan sedikit isi dari RUU APBN 2021. Dalam perincian belanja pemerintah pusat menurut fungsi tertulis bahwa buat tahun depan disiapkan budget sebesar Rp33,228 triliun buat perumahan dan fasilitas umumnya.

Sedangkan dalam perincian belanja pemerintah pusat menurut organisasi dan program, dikatakan bahwa untuk Program Perumahan dan Kawasan Permukiman melalui Kementerian PUPR disediakan budget senilai Rp33,315 triliun.

Ga cuma itu, investasi pemerintah di Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) ditetapkan senilai Rp16,62 triliun.

Disadur dari ekonomi.bisnis.com


0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *