Sebenernya pemerintah kita sudah punya Undang-Undang (UU) No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun, tapi ga ada tuh satu pun ketentuan yang ngatur soal standardisasi biaya pengelolaannya.

Pasal-pasal yang tertera di UU tadi, seperti Pasal 57, cuma bilang kalau kamu mau menjalankan pengelolaan, pengelola rusun atau apartemen berhak mendapatkan sejumlah biaya pengelolaan.

Lha terus gimana ngaturnya, mosok yo sak penake dewe? Nah, soal tata cara penghitungan besaran biaya pengelolaan diatur dalam Peraturan Menteri (Permen) dan untuk urusan ini diatur sama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

“Namun, faktanya ini belum ada atau belum diterbitkan peraturan mengenai standarisasi biaya tersebut,” ungkap Dahlena, Plt Kepala Keasistenan Utama IV Ombudsman RI dalam konferensi virtual, Rabu (5/8/2020).

Dahlena melanjutkan, kekosongan hukum soal tata cara itung-itungan besaran biaya pengelolaan dan mekanisme standar berimbas pada biaya pengelolaan rusun yang sama rusun yang lainnya jadi beragam alias bisa beda-beda.

Dalam menyikapi soal pengaduan dan keberatan pemilik/ penghuni apartemen soal biaya pengelolaan ini, Pemerintah Daerah (Pemda) bingung harus ngapain, lha wong ga punya pedoman atau payung hukum soal masalah itu kok. Akibatnya ya masalahnya ga selesai.

Oleh sebab itu, Ombudsman melayangkan saran kepada Pemerintah biar segera bikin Peraturan Pemerintah (PP) yang bisa jadi acuan peraturan di tingkat daerah, dalam hal ini tata cara penghitungan besaran biaya pengelolaan.

Sebagaimana yang telah diamantkan dalam Pasal 57 UU Nomor 20 Tahun 2011 yang telah diterbitkan oleh Kementerian PUPR.

Ga cuman itu, Ombudsman juga minta kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk mendorong daerah-daerah yang belum punya payung hukum soal rumah susun dan Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (PPPSRS) untuk segera difasilitasi bersama penyusunan regulasi tersebut.

Terakhir, Ombudsman juga minta sama Pemda buat merilis beberapa aturan, terutama Ibu kota Dki Jakarta sebagai berikut

1. Norma standar dalam penyusunan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (ART) PPSRS yang minimum memuat asas transparansi dan partisipasi serta kewajiban mengundang unsur Pemerintah Daerah dalam Rapat Umum,

2) Penanganan pengaduan tentang sengketa kepengurusan rusun dengan memiliki fungsi identifikasi, telaah masalah dan mediasi,

3) Pengendalian dan pengawasan terhadap pelaku pembangunan (pengembang) yang enggan untuk memfasilitasi pembentukan PPSRS

4) Pengendalian terkait dengan pemasaran dan jual beli rusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri PUPR Nomor 11 Tahun 2019.


Disadur dari kompas.com


0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *