Sektor perumahan atau bisnis properti itu punya yang namanya multiplayer effect, multiplayer disini maksudnya bukan pubji lho ya tapi turut menggerakkan 170-an industri terkait lainnya. Jadi kalau properti jalan yang 170-an lainnya ikutan jalan, otomatis dampak pertumbuhan perekonomiannya luas.

Pemerintah pun juga paham betul soal ini, perumahan adalah salah satu fokus utama sehingga pemerintah lewat Kementerian PUPR mengeluarkan banyak program subsidi buat sektor perumahan. Masyarakat dengan pendapatan maksimal Rp 8 Juta bisa memanfaatkan berbagai macam program biar akses kepada pembiayaan perumahan lebih mudah.

Program perumahan yang sudah dijalankan oleh Kementerian PUPR selama ini juga memberikan dampak langsung ke masyarakat. Pemerintah ga cuman ngasih program buat subsidi rumah tapi juga ada program bedah rumah dengan bantuan langsung tunai yang cukup berhasil menggerakkan roda perekonomian di masa-masa pandemi ini.

Maka dari itu, terkait dengan  target rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) 2020-2024, salah satu program nyata buat sektor perumahan yaitu pengurangan rumah tangga yang tidak layak huni dari 56,75 persen jadi 70 persen. Ini adalah salah satu upaya Kementerian PUPR dengan menargetkan 287 ribu unit bantuan pembiayaan perumahan buat tahun anggaran 2020.

Menurut Basuki Hadimuljono selaku bosnya Kementerian PUPR alias Pak Menterinya, bisa menjamin akses maupun keterjangkauan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) terhadap hunian yang layak sudah menjadi komitmen dari pemerintah. Dengan makin banyaknya temen-temen dari kalangan MBR mengakses perumahan maka makin banya pula masyarakat yang tinggal di hunian yang layak dan sehat.

“Total bantuan pembiayaan perumahan untuk tahun anggaran (TA) 2020 ini dilaksanakan untuk tiga program utama yaitu KPR subsidi fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP), bantuan pembiayaan perumahan berbasis tabungan (BP2BT), dan tambahan stimulus fiskal melalui program subsidi selisih bunga (SSB),” kata dia.

Budget yang dialokasikan buat program FLPP yang sebanyak 102.500 unit sebesar Rp11 triliun, BP2BT 32 ribu, dan SSB 175 ribu unit. Nilainya, buat program SSB sebesar Rp788 miliar yang bakal dibagi menjadi SSB reguler sebanyak 155 ribu unit dan SSB untuk kalangan aparatur sipil negara (ASN) dan TNI-Polri sebanyak 20 ribu unit.

Saat ini, penyaluran untuk KPR FLPP sudah melebihi angka 77 ribu unit senilai Rp7,8 triliun, BP2BT 147 unit senilai Rp5,84 miliar, dan SSB 4.067 unit senilai Rp,53 miliar. FLPP dapat dimanfaatkan buat beli rumah tapak atau rumah susun dengan suku bunga 5 persen dengan tenor 20 tahun. Masyarakat juga masih memperoleh Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) senilai Rp4 juta dan uang muka  ringan hanya 1 persen dari harga rumah yang telah ditentukan sesuai aturan dari Kementerian Keuangan.

Untuk program BP2BT sendiri dapat dipakai buat pemilikan rumah maupun pembangunan rumah dengan suku bunga floating ditentukan oleh pasar. Maksimal dana BP2BT yang diperoleh masyarakat senilai Rp40 juta yang dipakai buat uang muka atau biaya membangun dengan syarat harus menabung terlebih dulu selama tiga bulan.

Sedangkan buat program SSB juga meliputi rumah tapak dan rumah susun dengan suku bunga 5 persen kecuali untuk wilayah Papua dengan suku bunga 4 persen dengan masa subsidi 10 tahun selanjutanya dikenakan suku bunga pasar. Untuk program ini MBR juga berhak mendapatkan SBUM senilai Rp4 juta dan uang muka 1 persen. Di Papua SBUM bisa diberikan hingga mencapai Rp10 juta.

“Calon konsumen yang ingin mendapatkan subsidi perumahan ini harus berpenghasilan kurang dari Rp8 juta. Untuk meningkatkan pencapaian target program perumahan di masa pandemi Covid-19 ini, Kementerian PUPR memudahkan masyarakat dengan berbagai aplikasi teknologi seperti Sistem Informasi KPR Subsidi Perumahan (SiKasep) ataupun Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (SiKumbang),” ujar Basuki.

Disadur dari rumah.com


0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *