Para pelaku usaha berbondong-bondong mengkritisi permen, bukan permen lolipop lho ya. Permen ini maksudnya adalah Peraturan Menteri, nah yang dikritik itu adalah Permen Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 11/PRT/M/2019 tentang Perjanjian Pendahuluan Jual Beli (PPJB) Rumah

Aturan pertama yang jadi target sasaran adalah developer harus/kudu/wajib punya sertipikat Hak Atas Tanah dan Izin Mendirikan Bangunan sebelum ngiklan alias melakukan pemasaran.

Paulus Totok Lusida, Ketua Umum DPP Real Estat Indonesia (REI) mengusulkan biar ada relaksasi terkait dengan ketentuan ini.

Kalau begitu kan, developer udah bisa jualan walaupun hanya dengan modal Izin Lokasi, Izin Penunjukan Pemanfaatan Tanah, Nomor Identifikasi Bidang, bukti pendaftaran Sistem Informasi Bangunan Gedung (SIMBG), atau tanda terima permohonan IMB saja.

Yang Kedua adalah soal syarat keterbangunan yang minimal sudah mencapai 20 persen. Totok mengusulkan supaya 20 persennya itu dihitung bukan dari unit yang direncanakan tapi dari jumlah unit yang dipasarkan.

Aturan lain yang jadi polemik adalah pembelian dapat dicancel oleh konsumen dan hanya kena pemotongan sebesar 10 persen dari pembayaran yang telah diterima oleh developer.

Totok menilai aturan ini masih simpang siur atau belum memberikan kepastian dan perlindungan buat pelaku usaha. Menurut beliau, dalam berbisnis perlu ada keseimbangan dan keadilan antara pembeli dan penjual, antara konsumen dan developer, gitu.

“Sehingga kami harapkan ada tindak lanjut untuk bisa direalisasikan. Sehingga Permen PPJB bisa aplikatif,” ucap Totok dalam seminar online, Kamis (23/7/2020).

Mengenai kritik tadi yang sudah disebutkan, Yusuf Hariagung selaku Direktur Rumah Umum dan Komersial Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR bilang, ketentuan yang sudah diatur dalam Permen menjamin perlindungan hak atas konsumen.

“Dari beberapa kali pembahasan kami juga meminta opini dari Kejaksaan Agung. Apa yang kami atur dalam Permen PUPR 11/2019 sudah merepresentasikan perlindungan atas konsumen,” ucap Yusuf.

Kemunculan Permen ini, Yusuf menambahkan, sudah sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman serta UU Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun.

Permen tersebut mengatur dua hal pokok yaitu soal persyaratan rumah dan perizinan terkait perumahan yang akan didirikan.


Disadur dari Kompas.com


0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *