Buat kamu-kamu yang menekuni bisnis/ usaha di bidang konstruksi, ga ada salahnya kamu tau soal peraturan pemerintah yang belum lama ini dirilis sama pemerintah.

Pemerintah menelurkan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2017 mengenai Jasa Konstruksi

Aturan baru ini sekaligus jadi payung hukum turunan yang mengatur pelaksanaan teknis UU Jasa Konstruksi.

Trisasongko Widianto selaku Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bilang, aturan dalam PP ini berlaku di semua pekerjaan konstruksi di Indonesia, baik itu dari sektor pemerintah, swasta atau usaha perorangan.

Menurut beliau, background dari PP tersebut, eh salah maksudnya latar belakang dari PP tersebut adalah sebagai upaya pemerintah buat meningkatkan iklim usaha yang kondusif, penyelenggaraan jasa konstruksi yang transparan dan persaingan usaha yang sehat. Biar ga kaya main bola gitu ya, sleding sana sleding sini hehe.

Oh ya ga cuman itu, masih ada lagi. PP tersebut juga berfungsi menyederhanakan skema dan pengaturan jasa konstruksi biar gak membebani masyarakat, serta menjamin arah kebijakan jasa konstruksi yang baik dan mengedepankan profesionalisme. Biar lebih pro gitu lah.

“Saya berharap dengan diterbitkannya PP Nomor 22 tahun 2020 ini akan semakin memperkuat sektor konstruksi di Indonesia,” kata Pak Trisasongko lewat keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Jumat (10/7/2020).

Beliau menyatakan, PP yang baru ini memberikan pedoman yang lebih clear alias lebih jelas dari PP sebelumnya soal urusan pembagian tanggung jawab dan kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pembinaan, pengawasan jasa konstruksi.

Beliau juga menambahkan, PP ini juga memberikan pedoman soal pengenaan sanksi, penataan kembali struktur usaha dan segmentasi pasar jasa konstruksi, serta pengaturan rantai pasok sumber daya serta perluasan peran masyarakat jasa konstruksi.

 Peran masyarakat

Pastilah yang namanya peran masyrakat itu penting, nah Pak Trisasongko bilang, sejumlah pasal dalam PP ini memberikan peran yang lebih kepada masyarakat untuk beperan aktif dalam pengawasan, pemberian masukan perumusan kebijakan serta forum jasa konstruksi.

Selain itu, masyrakat dapat terlibat langsung lewat asosiasi badan usaha, asosiasi profesi, pengguna jasa, perguruan tinggi, pakar, pelaku rantai pasok, dan pemerhati konstruksi dalam kewenangan Pemerintah Pusat dengan menjadi pengurus lembaga.

Ga cuman masyrakat juga sih, asosiasi juga dapat ruang yang lebih besar. Beliau bilang, asosiasi dapat membentuk lembaga sertifikasi, tapi jelas kalau sudah dapat akreditasi dari Pemerintah jadi ya ga asal bikin sertifikasi.

Dengan adanya keterlibatan masyarakat, Trisasongko berharap dapat mendorong semua asosiasi profesi, badan usaha dan rantai pasok biar lebih profesional dalam mengembangkan klasifikasi usaha/profesinya.

Diharapkan pula Asosiasi untuk dapat menjalankan fungsi pembinaan dan pemberdayaan bagi anggotanya.


Disadur dari Kompas.com


0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *