Covid-19 ini memang bikin repot semua orang, temen-temen dari kalangan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) pun juga tak lepas dari cengkeraman virus corona.

Pada Mei 2020 kemarin Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mencatat ada 273.604 debitur MBR yang diprediksi terdampak dan perlu mendapatkan perhatian khusus.

Tapi pihak PPDPP juga ga tinggal diam, PPDPP sedang menyiapkan skema soal pemberian relaksasi terhadap debitur rumah bersubsidi yang terdampak Covid-19.

20.720 debitur MBR sudah mengajukan permohonan keringanan kredit yang tersebar di 37 bank penyalur menyusul adanya restrukturisasi kredit dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). PPDPP merespon dengan menyusun skema relaksasi terhadap MBR.

“[Namun] payung hukumnya masih belum ada, khususnya mengenai skema,” kata Arief Sabaruddin selaku Direktur Utama PPDPP pada Bisnis.com, Senin (22/6/2020) kemarin.

Pak Arief bilang, skemanya masih digodog kalau soal payung hukum ada di tangan Kementerian Keuangan dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Menurut beliau, skema yang masih digodog ada dua pilihan cuman beliau tidak memberikan penjelasan lebih lanjut soal dua skema tadi. Hanya saja, relaksasi itu akan menyasar debitur MBR termasuk fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP)

“Dua skema ini masih dalam pembahasan pada waktunya nanti kami beri kabar,” kata beliau. 

Di sisi lain, Pak Arief juga belum dapat data dari 37 bank tadi soal jumlah debitur yang kena dampak dan yang sudah mengajukan keringanan.

Sebelumnya, Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia dah ngasih usul ke OJK dan perbankan terkait biar di tengah pandemi ini industri properti bisa selamat, ya buat developer ya buat konsumen menyusul adanya restrukturisasi kredit.

Seperti yang dikatakan Ketua Umum DPP Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) Paulus Totok Lusida usulan-usulannya antara lain adalah:

  • Developer dapat mencairkan biaya retensi di perbankan. 
  • Perbankan diharapkan dapat melaksanakan restrukturisasi kredit tanpa mengurangi peringkat kolektabilitas pengembang. 
  • Perbankan membuka blokir sinking fund dan tidak harus dipenuhi pada setiap periode bulan selama pandemi Covid-19. 
  • Perbankan agar dapat melaksanakan penghapusan bunga selama enam bulan atau dapat melakukan penangguhan pembayaran bunga dan angsuran pokok selama 12 bulan, serta tunggakan bunga dibebankan pada oustanding pokok
  • Melakukan revisi atas kebijakan buyback guarantee agar dapat dilakukan oleh perbankan/badan/lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah dalam jangka waktu tertentu.
  • Perbankan tidak melakukan pembekuan rekening deposito milik debitur agar dapat digunakan debitur untuk kelangsungan usaha dan memenuhi kewajiban kepada karyawan.
  • Penundaan pembayaran pokok dan bunga untuk masyarakat yang saat ini mengangsur KPR selama 1 tahun.

Disadur dari Bisnis.com


0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *