Pas bulan puasa kemarin, tepatnya tanggal 20 Mei 2020 Pak Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah teken PP alias Peraturan Pemerintah No 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).

PP ini mengatur proses pengelolaan dana Tapera untuk pembiayaan perumahan bagi pesertanya yang mencakup antara lain kegiatan pengerahan, pemupukan dan pemanfaatan.

Adi Setianto selaku Komisioner BP Tapera menyebutkan, penyelenggaraan program ini diperuntukkan untuk seluruh segmen pekerja dengan asas gotong royong.

Jika kamu termasuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yaitu yang penghasilannya tidak lebih dari Rp 8 juta dan belum punya rumah, maka kamu berhak mengajukan manfaat pembiayaan perumahan dengan bunga murah yang nantinya pake skema KPR.

Peserta yang memenuhi kriteria setelah satu tahun masa kepesertaan dapat mengajukan manfaat pembiayaan ini melalui berbagai macam pilihan bank dan lembaga pembiayaan lain yang tersedia.

Sedangkan buat temen-temen yang non-MBR, dapat mengambil simpanan berikut hasil pemupukannya di akhir-akhir masa kepesertaan.

“Yang tidak memperoleh manfaat pada akhir kepesertaannya akan mendapatkan manfaat tabungan dan pemupukannya,” ungkap Adi ketika konferensi video, Jumat (5/6/2020) lalu.

Lha trus jika peserta MBR yang sudah punya rumah gimana ?

Tenang saja, Adi juga nerangin kok, peserta MBR tetep bisa pake dana Tapera buat biaya renovasi rumahnya atau pembangunan rumah di lahan milik sendiri.

Untuk simpanan Tapera sendiri ditetapkan 3 persen dari gaji/upah yang ditanggung bersama. Karyawan sebesar 2,5 persen dan 0,5 persen sisanya ditanggung oleh pemberi kerja.

Adi melanjutkan, bekerja sama dengan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), Bank Kustodian, dan Manajer Investasi. BP Tapera akan mengelola dan menginvestasikan simpanan peserta secara transparan.

Peserta juga dapat setiap saat memantau hasil pengelolaan simpanannya melalui berbagai macam kanal informasi yang disediakan oleh BP Tapera dan KSEI.

Dalam waktu dekat, BP Tapera akan fokus pada layanan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan fokus mengalihkan program Dana Tabungan Perumahan (Taperum), mengalihkan program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) ke BP Tapera, serta membangun kredibilitas.

“Kemudian pada tahun 2021, kami mengawal pengalihan program FLPP ke dalam BP Tapera. Ini fokus kami selama dua tahun pertama,” ungkap Adi. 

Kedepannya nanti di tahun 2022-2023, kepesertaan BP Tapera akan diperluas kepada pekerja di Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) serta aparat TNI/POLRI.

Sedangkan untuk kepesertaan bagi pekerja swasta paling lama direalisasikan tujuh tahun setelah PP Penyelenggaraan Tapera diterbitkan.

“Kemudian perluasan kepesertaan akan berlanjut pada kelompok dari pegawai BUMN, BUMD, BUMDe. Kemudian TNI/POLRI, dan seterusnya termasuk ke sektor swasta,” pungkas Adi.

Disadur dari Kompas


0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *