Ternyata salah satu global hub dari jejaring kota metropolitan terbesar dunia kedua setelah Tokyo, Jepang ada di Indonesia tepatnya di kawasan Jabodetabek-Punjur, kata Sofyan A Djalil dari Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Kok bisa ? Karena kawasan itu punya fungsi ekonomi yang besar dan berdampak pada dinamika kebutuhan ruang fisik dan sosial yang tinggi.

Tapi, dibalik itu kawasan Jabodetabek-Punjur jadi sangat rentan terhadap penurunan kualitas lingkungan jadi harus ada tindakan atau penanganan spesial.

Karena itulah, pak Presiden Joko Widodo (Jokowi) meneken Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 60 Tahun 2020 soal Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur (Jabodetabek-Punjur).

Sebenarnya, aturan soal Jabodetabek-Punjur sudah ada sebelumnya yaitu Perpres Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur (Jabodetabek-Punjur). Nah Perpres yang baru adalah revisi dari perpres yang lama.

Dibikin perpres yang baru karena menurut pak Sofyan perpres yang lama punya kelemahan

“Perpres ini diresmikan oleh Presiden pada tanggal 13 April 2020, menggantikan Perpres No. 54 Tahun 2008,” ungkap Sofyan melalui siaran pers, Sabtu (13/6/2020).

Di perpres yang baru, format kelembagaan koordinasi Kawasan Jabodetabek-Punjur juga diganti biar masalah strategis kawasan Jabodetabek-Punjur bisa beres seberes-beresnya.

“Sebelumnya, format kelembagaan diketuai oleh Gubernur secara bergilir, tetapi Pemerintah menilai akan lebih efektif jika diketuai oleh Menteri. Maka dalam Perpres Nomor 60 tahun 2020, kelembagaan ini diketuai oleh Menteri ATR/Kepala BPN,” ucap Sofyan.

Nanti ketua tim akan dibantu oleh Wakil Ketua dari organisasi tersebut yakni, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, serta Menteri Perhubungan.

Untuk perangkat-perangkat yang lain seperti Gubernur DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten, Bupati dan Wali Kota terkait akan jadi anggotanya.

Lha trus, kita bisa tau sukses apa ga nya perpres ini dari mana ? Kalo itu bisa dilihat dari indikatornya yaitu jika Masalah yang jadi inti substansi dari Perpres Nomor 60 Tahun 2020 bisa beres.

Masalahnya apa aja sih ? Banyak sih kayak banjir, ketersediaan air baku, sampah dan sanitasi, penurunan permukaan tanah, kebutuhan ruang, kemacetan serta pemanfaatan ruang dan pertanahan.   

Dengan adanya aturan baru ini diharapkan Jabodetabek-Punjur bisa jadi kawasan pusat kegiatan perekonomian skala internasional, nasional atau regional yang terintegrasi antara satu kawasan dan kawasan lainnya.


Disadur dari Kompas


0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *