Bedah Rumah Ratusan Miliar di Papua

Tau gak sih, sejak tahun 2016 sampai tahun 2020 ini pemerintah lewat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan rakyat (PUPR) sudah menyalurkan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya ( BSPS) di Provinsi Papua sebanyak 21.915 unit

“Sehingga, total anggaran Program BSPS yang dikuncurkan selama lima tahun di Provinsi Papua senilai Rp 569,26 miliar,” kata Malikidin Soltief selaku Kepala Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) Penyediaan Perumahan Provinsi Papua, dalam siaran pers, Jumat (19/6/2020).

Jadi berapa Miliar ? Ratusan…

Kalau dilihat dari datanya Kementerian PUPR, rumah yang kebagian Program BSPS di 2016 sebanyak 2.000 unit, di 2017 ada 3.500 unit, di 2018 sebanyak 5.550 unit, di 2019 kurang lebih 6.751 unit, dan tahun ini kuota penyaluran program BSPS sebanyak 4.114 unit. Program BSPS di Provinsi Papua telah disalurkan untuk 28 kabupaten dan satu kota.

Menurut Pak Malikidin, karena koordinasi antara Kementerian PUPR dan Pemerintah Daerah (Pemda) setempat yang ciamik program BSPS ini bisa berjalan lancar.

Pemda juga proaktif dalam mengawal jalannya program BPSP ini soalnya dapat membantu menurunkan angka tidak layak huni dan meningkatkan ekonomi masyarakat.

Tahun ini, di Provinsi Papua Program BSPS atau bedah rumah untuk 4.114 unit tersebar di 12 kabupaten dan satu kota dan melibatkan para tenaga kerja dari warga masyarakat sekitar dengan budget sebesar Rp 147,98 miliar.

Detilnya begini, Kota Jayapura 394 unit, Kabupaten Jayapura 190 unit, Kabupaten Mamberamo Tengah 610 unit, Kabupaten Yalimo 400 unit dan Kabupaten Jayawijaya 100 unit.

Terus Kabupaten Tolikara ada 1.000 unit, Kabupaten Biak Numfor 100 unit, Kabupaten Merauke 330 unit, dan Kabupaten Kepulauan Yapen sebanyak 150 rumah.

Ga cuman itu, masih ada Kabupaten Waropen sebanyak 250 unit, Kabupaten Deiyai 240 unit, Kabupaten Nabire 250 unit,  dan Kabupaten Paniai 100 rumah.

Semoga tahun program ini tetep ada ya, masih banyak masyarakat Papua yang butuh tempat tinggal yang layak huni.

“Kami berharap Program BSPS ini bisa tetap dilaksanakan di tahun-tahun berikutnya mengingat masih banyak masyarakat Papua yang membutuhkan hunian yang layak huni,” tutur Malikidin.

Disadur dari Kompas

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.