Ada tanah murah meriah tapi statusnya tanah girik, waduh…gimana ini ? Bagi developer ini sesuatu yang menggiurkan tapi bisa juga bikin jantung deg-degan. Menggiurkan karena sudah paham caranya tapi mengkhawatirkan soalnya belum pernah punya pengalaman beli tanah girik, hmm…jadi mikir dua kali kan.

Fyi, tanah dengan status girik adalah tanah bekas hak milik yang belum didaftarkan pada Badan Pertanahan Nasional. Jadi girik bukan merupakan bukti kepemilikan hak, tetapi hanya sebatas bukti penguasaan atas tanah dan pembayaran pajak atas tanah tersebut. Biar ga bingung, gini caranya mengakuisisi tanah girik.

Dimulai dengan membuat akta pelepasan hak antara si pemilik girik dengan PT (Perseroan Terbatas) Developer. Maksud dari akta ini adalah si pemilik melepaskan tanah giriknya ke negara, dengan menerima ganti rugi. Ganti rugi ini yang membayar adalah PT Developer tadi.

Terus, PT Developer memohonkan sesuatu hak atas tanah tersebut ke kantor BPN setempat yang nantinya akan terbit Sertipikat Hak Guna Bangunan atas nama developer. Untuk mengajukan permohonan ada syaratnya guys, ini dia syaratnya:

  • Asli seluruh dokumen, termasuk asli girik, asli akta-akta peralihan atau pengoperan
  • Identitas Pemohon, KTP dan KK untuk perseorangan, akta pendirian untuk PT.
  • Surat keterangan riwayat tanah
  • Surat keterangan tidak sengketa
  • Surat penguasaan tanah secara sporadik

Karena bermacam-macam faktor pembayaran bisa ditangguhkan, tinggal gimana negonya sama yang empunya lahan. Proses akuisisi bisa dicicil tergantung kesepakatan. Biar kedua belah pihak aman dari situasi yang sangat-sangat tidak diinginkan bisa dengan cara berikut ini:

Bikin akta Pengikatan Jual Beli (PJB) antara pemilik dengan PT Developer, disitu dicantumkan akta jual beli akan dibuat ketika sertipikat selesai diurus sama yang punya lahan. Jadi sertipikat atas nama pemilik lahan terbit duluan dalam bentuk SHM (Sertipikat Hak Milik).

Ajukan permohonan perubahan hak ke Kantor Pertanahan setempat, SHM dirubah menjadi SHGB (Sertipikat Hak Guna Bangunan) soalnya menurut UUPA (Undang-Undang Pokok Agraria, UU No. 5 Tahun 1960), PT dilarang punya SHM.

Bikin akta jual beli berdasarkan akta PJB, diiringi pelunasan pembayaran harga lahan. Berdasarkan akta jual beli tersebut bisa diajukan balik nama ke BPN. Kalo SHGB sudah atas nama PT, ya tinggal ngelanjutin urusan proyek.

Nah jadi gitu guys, bisa dicoba lho..


0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *