Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) gak tinggal diam ketika 32 Kabupaten/Kota Se Indonesia usulkan program pembangunan perumahan berbasis komunitas. PUPR langsung sigap mendata dan melihat kesiapan lahan. Pastinya juga “melihat” potensi masyarakat yang bakal jadi sasaran pasar dari dibangunnya perumahan itu.

“Sudah ada 32 kabupaten/ kota di Indonesia yang mengajukan usulan bantuan perumahan berbasis komunitas,” ungkap Khalawi Abdul Hamid, Dirjen Penyediaan Perumahan dalam keterangan tertulis yang dikuti Kompas.comp, Sabtu (7/3/2020).

Baru tercatat 32 daerah yang mengajukan bantuan perumahan komunitas adalah Sumatera Utara (3 Kabupaten), Sumatera Selatan (4 Kabupaten), Lampung (4 kabupaten), Banten (1 kota), Jawa Barat (3 Kabupaten), Jawa Tengah (7 Kabupaten) Jawa Timur (4 Kabupaten). Ditambah NTT (2 Kabupaten), Sulawesi Utara (1 Kabupaten), Sulawesi Tengah (1 Kabupaten), dan Gorontalo (2 Kabupaten). Padahal menurut data yang ada pada Ditjen Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR, peta sebaran usulan bantuan untuk komunitas masyarakat tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

“Dari hasil peta sebaran tersebut, terdapat 9.000 unit. Kami sedang memantau ke lapangan guna mengecek kesiapan lahan dan adminitrasinya,” kata Khalawi.

Misalnya saja komunitas Persatuan Pangkas Rambut Garut (PPRG) yang merupakan komunitas para tukang cukur dari Garut. Mereka dapat mengajukan bantuan perumahan ke Pemda setempat. Lalu Pemda melakukan bergerak memberdayakan, membuat perjanjian serta menetapkan dan membantu komunitas dalam mempersiapkan lahan perumahan. Tentu saja usulan tersebut musti diverifikasi dulu dari teknis, administrasi serta lokasi pembangunan.

Nah jika hal tersebut telah terlaksana, Pemda dapat mengajukan usulan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dan Prasarana, sarana dan Utilitas (PSU) kepada Kementerian PUPR.

“Kementerian PUPR akan membantu mengalokasikan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Pembangunan Baru Rumah Swadaya dan Bantuan PSU berupa drainase, jalan lingkungan, sistem penyediaan air minum, dan Instalasi pengolahan air limbah (IPAL) Komunal,” pungkas Khalawi.

Pelaksanaan program perumahan berbasis komunitas, Khalawi menerangkan, adalah salah satu inovasi kebijakan strategis program perumahan Kementerian PUPR.

Diolah dari Kompas


0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *