Indra S Arharrys seorang Direktur Pengembangan Perumda Pembangunan Sarana Jaya meyakini solusi untuk menangani masalah kepemilikan rumah bagi warga Jakarta adalah dengan pengembangan hunian vertikal atau rumah susun (rusun).

Hal ini menyusul ketimpangan antara kebutuhan atau backlog dan tingkat kepemilikan rumah di DKI Jakarta yang semakin lebar.

Pada tahun 2015 hingga 2018 saja backlog telah menyentuh angka 10 persen. Angka ini diperkirakan terus bertambah seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk. Data Ketua Ikatan Ahli Rancang Kota Indonesia Hadi Prabowo pun turut menguatkan hal ini.

Menurut Hadi, kepemilikan hunian milik pribadi hanya sebesar 47,12 persen sedangkan angka backlog pada tahun 2015 sebanyak 1,27 juta unit rumah.

Di sisi lain, Elisa Sutanudjaja selaku Direktur Eksekutif Rujak Center for Urban Studies menyampaikan, kondisi kampung di Jakarta sudah padat secara jumlah penduduk dan kegiatan.

Akibatnya, jika dibandingkan dengan luas dan jumlah lantai yang rendah kondisi kampung tersebut tidak berkualitas. Belum lagi tingginya harga perolehan tanah.

Faktor-faktor pendorong tersebut semakin menguatkan bahwa penyediaan hunian untuk segmen sasaran, dapat diberikan dalam bentuk rusun.

Maka dari itu, Perumda Pembangunan Sarana Jaya sebagai Badan Usaha Milik Daerah DKI Jakarta bekerja sama dengan Pemprov DKI Jakarta dalam mendirikan rusun.

Dengan mengembangkan Program DP 0 Rupiah adalah salah satu caranya. Tidak hanya itu, Perumda Pembangunan Sarana Jaya juga mengembangkan pusat bisnis di Tanah Abang.

Kawasan tersebut akan menjadi sentra bisnis yang memiliki nama Kawasan Sentra Primer Tanah Abang. Indra mengatakan, nantinya wilayah ini akan mirip seperti Sudirman Central Busines District (SCBD).

Nasrudin Djoko Surjono selaku Kepala Bappeda mengucapkan, saat ini pemprov mempunyai 73 kegiatan strategis daerah, yang meliputi penyediaan rumah DP 0 Persen, penataan kawasan permukiman, hingga perbaikan tata kelola rusun.

Nasrudin menyebutkan, pembangunan ini tidak hanya dilakukan secara top down namun juga bottom up, di mana pemprov juga menggaet komunitas untuk melakukan kolaborasi.

“Jadi kalau dulu warga dipandang sebagai obyek, kini mereka dilibatkan dalam pembangunan, melalui pendekatan yang partisipatif dan kolaboratif,” ucap Nasrudin.


Sumber: https://properti.kompas.com/read/2020/02/14/213412821/rusun-solusi-merumahkan-warga-jakarta.


0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *