Angka kebutuhan (backlog) perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah ( MBR) yang belum terwujud, masih cukup tinggi. Tahun 2020 saja angka kebutuhannya menyentuh angka sekitar 260.000 unit.

Setyo Maharso, Plt. Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Properti menyebutkan backlog tersebut mayoritas masyarakat dengan penghasilan tiap bulannya kurang dari Rp 7 juta.

Di sisi lain, penyaluran kredit untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) lewat skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan ( FLPP) pada tahun 2020 turun signifikan ketimbang di tahun 2019 dan 2018.

Anggaran FLPP tahun ini yang dialokasikan oleh Pemerintah hanya sebesar Rp 11 triliun untuk membiayai 97.700 unit rumah.

Sedangkan kebutuhan dana untuk mendirikan 260.000 unit rumah sekitar Rp 29 triliun. Dengan begitu, masih terdapat kekurangan dana sebesar Rp 18 triliun.

“Kami ingin ada solusi terbaik karena backlog tinggi dari segi demand, dari produk,” ungkap Setyo, di Jakarta, Kamis (23/1/2020).

Sementara itu, Paulus Totok Lusida, Ketua Umum Real Estate Indonesia (REI) menyebutkan pada tahun ini semua developer sepakat dana FLPP yang dianggarkan akan habis pada April 2020. 

“Saat ini kebutuhan yang ter-cover  hanya 86.000 unit dari total kebutuhan 260.000 unit rumah,” ucap Totok.

Untuk itu, Kadin beserta asosiasi pengembang baik REI, Pengembang Indonesia (PI) serta Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) mengusulkan empat solusi alternatif.

Setyo mengatakan, alternatif pertama yaitu mengalokasikan subsidi bantuan uang muka (SBUM) dan dana bantuan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) menjadi mekanisme subsidi selisih bunga (SSB).

Solusi kedua adalah memanfaatkan dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang mengendap menjadi alternatif pembiayaan.

Menurut Setyo, dana pemerintah pusat yang mengendap di rekening pemerintah daerah (pemda) sebesar Rp 186 triliun.

Nah, apabila 10 persen dari dana tersebut atau kurang lebih Rp 18,6 triliun dapat ditarik ke pusat, maka dapat dialihkan untuk membiayai pembangunan rumah sederhana.

Amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 mengenai Perumahan dan Kawasan Permukiman mengatakan sebagian dana pemerintah pusat dan pemda harus dialokasikan untuk pengadaan perumahan.

Selain itu, pemerintah juga bisa memaksimalkan dana dari BPJS Ketenagakerjaan (BPJSTK). Menurut Setyo, sesuai UU, BPJSTK seharusnya juga berperan dalam menyediakan fasilitas perumahan kepada para tenaga kerja.

Endang Kawidjaya, Ketua Umum Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) menyebutkan, menurut data yang dihimpun oleh Himperra, sebanyak 70 persen penerima FLPP merupakan para peserta BPJSTK.

Namun alternatif ini terganjal oleh regulasi yang mengatur imbal hasil bunga dana BPJSTK yang terlalu tinggi.

Meskipun mengusulkan alternatif ini, Setyo mengaku, untuk skema penyalurannya dan pembiayaan masih harus dibahas lebih lanjut dengan stakeholder, Kementerian PUPR, dan direktorat jenderal (dirjen) yang terkait.

Selain itu, diperlukan adanya titik temu di Kementerian Ketenagakerjaan mengenai pembahasan tingkat bunga optimal dalam penyaluran perumahan pekerja.

“Yang sesuai UU, dia harus menyedikan rumah bagi pekerja yang ikut BPJS, pemda (kabupaten) juga harus bertanggung jawab untuk penyediaan perumahan,” tambah Setyo.

Kemudian, pengalokasian dana subsidi yang tidak tepat sasaran seperti di sektor migas.

 “Tentu banyak subsidi-subsidi pemerintah yang harus dievaluasi, migas dan sebagainya, yang kalau memang tidak tepat sasaran alangkah baiknya digeser untuk subsidi perumahan,” ucap Setyo.


Sumber: https://properti.kompas.com/read/2020/01/23/171842721/kuota-rumah-subsidi-seret-ini-siasat-kadin-dan-pengembang?page=all#page2
Foto: https://www.pexels.com/photo/architecture-clouds-daylight-driveway-259588/


0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *