Dibandingkan dengan tahun 2019 dan 2018 lalu, subsidi dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan ( FLPP) untuk masyarakat berpenghasilan rendah ( MBR) tahun 2020 turun signifikan menjadi 97.700 unit.

Sementara, angka backlog perumahan MBR masih tinggi. Kebutuhannya sekitar 260.000 unit untuk tahun ini saja.

Untuk itu Paulus Totok Lusida, Ketua Umum DPP Real Estat Indonesia (REI) mengajukan usul pembagian kategori konsumen rumah FLPP menjadi dua macam yaitu mereka yang memiliki penghasilan kurang dari Rp 4 juta per bulan dan serentang penghasilan Rp 4 juta-Rp 5 juta tiap bulan.

“Dari REI mengusulkan formulanya termasuk juga masalah bunga subsidi. Mungkin penghasilan sampai dengan UMR itu (bunganya) 5 persen,” ungkap Totok di Jakarta, Kamis (23/1/2020).

Pembagian ini, ujar Totok, harus dilakukan supaya dana FLPP yang dianggarkan dapat dipakai untuk menambah jumlah unit hunian.

Dengan anggaran FLPP sebesar Rp 11 triliun untuk tahun ini, sebesar Rp 1 triliun di antaranya dapat dialokasikan untuk konsumen dengan penghasilan tiap bulannya di bawah Rp 4 juta dengan bunga 5 persen selama 20 tahun.

Sedangkan sisa anggaran FLPP sejumlah Rp 10 triliun dapat dialokasikan untuk masyarakat dengan rentang penghasilan tiap bulannya antara Rp 4 juta-Rp 5 juta.

Besaran bunga cicilannya kurang lebih 8 persen dalam jangka waktu 20 tahun. Dengan adanya pengkategorian ini, maka jumlah ketersediaan hunian dapat meningkat menjadi total 150.188 unit.

Rinciannya ialah 8.888 unit rumah untuk masyarakat dengan penghasilan per bulannya di bawah Rp 4 juta dan 141.300 hunian untuk masyarakat berpenghasilan antara Rp 4 juta-Rp 5 juta per bulan.

“Sehingga anggaran Rp 11 triliun dapat menutupi hingga 150.188 unit rumah,” ungkap dia.

Sementara itu, sisa kekurangan dana dapat dicari melalui sejumlah alternatif lain yaitu subsidi bantuan uang muka (SBUM) dan pengalihan dana bantuan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) menjadi mekanisme Subsidi Selisih Bunga (SSB).

Lalu ada juga usulan untuk melakukan penarikan dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang mengendap di rekening pemerintah daerah.

Setyo Maharso selaku Plt. Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri ( Kadin) Bidang Properti juga mengajukan usulan optimalisasi peranana BPJS Ketenagakerjaan serta realokasi anggaran yang digunakan untuk subsidi minyak dan gas (migas) yang tidak tepat sasaran.

“Tentu banyak subsidi-subsidi pemerintah yang harus dievaluasi, migas dan sebagainya, yang kalau memang tidak tepat sasaran alangkah baiknya digeser untuk subsidi perumahan,” ungkap Setyo.


Sumber: https://properti.kompas.com/read/2020/01/23/200000921/rei-usul-pemerintah-buat-dua-kategori-konsumen-rumah-subsidi


Ribuan orang telah bergabung dengan komunitas YukBisnisProperti.org. Sekarang giliran Anda. Dapatkan FREE EBOOKS dan KESEMPATAN untuk bergabung dalam bisnis dan investasi properti dari rekanan YukBisnisProperti.org. Join segera!

Categories: Berita

0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *