Properti adalah sektor yang dapat menggerakkan roda perekonomian Nasional. Menurut Setyo Maharso, Plt. Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri ( Kadin) Bidang Properti minimal ada 174 industri yang turut terlibat dalam sektor ini.

“Kalau industri properti berjalan, tentu 174 industri ini berjalan. Sehingga pertumbuhan ekonomi terjaga. Kemudian perputaran duit terjaga, mulai industri rumahan pembuatan batu bata, batu kerikil sampai industri berat seperti semen dan besi,” ungkap Setyo di Jakarta, Kamis (23/1/2020).

Tetapi pada saat ini, ratusan industri tersebut sedang ditimpa masalah. Hal ini lantaran di segmen pasar rumah subsidi, penyaluran kredit untuk masyarakat berpenghasilan rendah ( MBR) melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) pada tahun 2020 turun signifikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yakni di 2019 dan 2018.

Pada tahun ini kebutuhan rumah subsidi sebanyak 260.000 unit tetapi anggaran FLPP tahun ini yang dialokasikan Pemerintah hanya Rp 11 triliun untuk membiayai 97.700 unit rumah. 

Masalah lainnya ialah sebanyak 60 persen developer Indonesia bergerak di segmen rumah sederhana.

Paulus Totok Lusida, Ketua Umum Real Estate Indonesia (REI) mengatakan pada tahun ini semua developer sepakat dana FLPP yang dianggarkan akan habis pada April 2020.

Jika hal ini terjadi, maka backlog akan semakin besar. Beban pemerintah pun akan turut meningkat, Setyo menambahkan.

Sedangkan dari segi kebutuhan masyarakat susah memperoleh subsidi, masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) akan memperoleh rumah dengan harga normal. Yang disusul dengan para pengusaha yang bergerak di bidang properti akan kehilangan pekerjaan.

Maka dari itu, Kadin bersama dengan asosiasi pengembang seperti REI, Pengembang Indonesia (PI) serta Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) meminta pemerintah untuk meningkatkan kuota FLPP.

“Kami mencari jalan dana yang tidak dioptimalkan, yang tidak sesuai yang ditargetkan dan bisa dialihkan untuk subsidi FLPPM,” ungkap Setyo.

Setyo menyebutkan, ada empat solusi alternatif yang diajukan oleh Kadin. Seluruhnya adalah subsidi bantuan uang muka (SBUM) dan pengalihan dana bantuan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) menjadi mekanisme Subsidi Selisih Bunga (SSB).

Kemudian menarik dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang mengendap di rekening pemerintah daerah dan alokasi anggaran yang dipakai untuk subsidi minyak dan gas (migas) yang tidak tepat pada sasaran.

Selain itu, Setyo mengusulkan supaya pemerintah memaksimalkan peranan BPJS Ketenagakerjaan. Jika upaya-upaya ini dijalankan, maka diprediksi akan berdampak positif.

Jika berhasil, Menurut Setyo, maka target Program Sejuta Rumah yang digaungkan oleh pemerintah akan terwujud. Masyarakat yang membutuhkan pun juga dapat menikmati fasilitas yang disediakan.

“Backlog juga berkurang. Teman-teman (pengembang) bisa membantu pemerintah mewujudkan pertumbuhan ekonomi,” ujar dia.


Sumber: https://properti.kompas.com/read/2020/01/24/141352121/jika-usulan-kadin-diterapkan-ini-yang-terjadi-di-sektor-perumahan?page=all#page2.


Ribuan orang telah bergabung dengan komunitas YukBisnisProperti.org. Sekarang giliran Anda. Dapatkan FREE EBOOKS dan KESEMPATAN untuk bergabung dalam bisnis dan investasi properti dari rekanan YukBisnisProperti.org. Join segera!

Categories: Berita

0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *