PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) telah mendapatkan tambahan kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Perusahaan mendapat limpahan kuota pembiayaan rumah subsidi sebanyak 2.467 unit.

“Kami mengapresiasi langkah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang memberikan kepercayaan kepada Bank BTN menggunakan kuota FLPP untuk mempercepat pencapaian Program Sejuta Rumah,” kata Pelaksana tugas harian (Plh) Direktur Utama Bank BTN Oni Febriarto Raharjo di Menara BTN, Jakarta, Selasa (3/9/2019).

Pembangunan Rumah Contoh di Perumahan Citra Pesona Kaliwadas Cirebon. http://CitraPesona.com/

Dengan tambahan kuota tersebut, perusahaan optimistis kredit akan tumbuh lebih baik diperkuat dengan potensi pencairan KPR subsidi pada semester II, yang diperkirakan mencapai 28.000 unit. Sementara untuk KPR non subsidi, potensinya sekitar 16.000 unit.

Per Juli 2019, BTN telah menyalurkan pembiayaan perumahan untuk Program Sejuta Rumah sebanyak 503.974 unit dengan nilai kredit sebesar Rp 43,64 triliun. Dengan rincian untuk KPR sebanyak 135.893 unit dan dukungan kredit konstruksi belum KPR 368.081 unit.

Khusus untuk segmen subsidi, BTN telah menyalurkan pembiayaan perumahan sebanyak 111.823 unit dalam bentuk KPR dan sebanyak 251.550 unit.

“Dengan pencapaian ini Bank BTN telah mencapai 63% dari target total tahun ini yang dipatok sebanyak 800.000 unit baik untuk pembiayaan perumahan subsidi maupun non subsidi,” tambah Oni.

Per Juli 2019 kredit dan pembiayaan BTN tercatat tumbuh 18,03% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. BTN telah menyalurkan kredit sebesar Rp 251,98 triliun pada Juli 2019 lebih tinggi dibandingkan Juli 2018 sebesar Rp 213,50 triliun.

Anggaran Penyediaan Rumah yang Terbatas Membingungkan Pemerintah

Berdasarkan data dari Pemerintah, kapasitas fiskal negara ternyata hanya mampu menyediakan 2% (dua persen) dari total APBN untuk membangun rumah (Rusun, Rusus, Rumah Swadaya dan Stimulan PSU).

Artinya hanya menjangkau 30 %(tiga puluh persen) dari nilai kebutuhan perumahan subsidi bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan Masyarakat Pra Sejahtera (MPS).

Sisanya pemerintah mengandalkan pada peran serta swasta, perbankan dan masyarakat dalam penyediaan dan pembiayaan perumahan bagi MBR dan MPS tadi. Demikian juga soal akses masyarakat terhadap pembiayaan perumahan yang masih sangat rendah.

Angkanya, ratio outstanding KPR terhadap GDP masih rendah hanya sekitar 2,9%. Relatif tertinggal dari negara ASEAN lainnya (Thailand 22,3 %, Malaysia 38,4 %).

Padahal, dari sisi ekonomi, industri perumahan dan pembangunan perkotaan (properti) itu, efektif menjadi pemacu pertumbuhan ekonomi karena menyerap tenaga kerja yang cukup besar dan menumbuhkan lebih seratusan jenis industri turunan. Mulai dari bahan bangunan sampai sediaan furniture-nya.

Faktanya, data defisit Perumahan di tahun 2019 sebesar 7,63 juta unit (backlog kepemilikan) dan 2,38 juta unit rumah tidak layak huni, akibat bencana alam dan luas permukiman kumuh sebesar 10.000 Ha. Data tersebut belum mencakup perkembangan rumah tangga baru menikah setiap tahunnya yang membutuhkan rumah sebanyak +/- 700.000 unit.

“Karena itu diperlukan upaya upaya untuk mengefektifkan urusan perumahan dan pembangunan perkotaan dengan memperhatikan hambatan dan tantangan yang aktual. The HUD Institute berpendapat pentingnya misi mengokohkan urusan dan kelembagaan perumahan rakyat dan pembangunan perkotaan ini guna meningkatkan kesejahteraan rakyat sebagai sebagaimana mandat konstitusi,” ujar Muhammad Joni, Sekretaris The HUD Institute, dalam keterangannya.
( Sumber : Detik Finance )


Ribuan orang telah bergabung dengan komunitas YukBisnisProperti.org. Sekarang giliran Anda. Dapatkan FREE EBOOKS dan KESEMPATAN untuk bergabung dalam bisnis dan investasi properti dari rekanan YukBisnisProperti.org. Join segera!

Categories: Berita

0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *