Pembahasan RUU Pertanahan telah memasuki tahap final. RUU ini datang atas inisiatif DPR dan sudah dibahas sejak 2012 dan akan disahkan pada akhir September ini.

“Rapat terakhir di Kopo tersisa dua item yang tertunda saja. Semoga nanti dengan jadwal yang telah diagendakan DPR RI, tanggal 24 RUU ini bisa disahkan,” kata Sekretaris Jenderal Agraria dan Tata Ruang, Himawan Arief Sugoto di UGM, Yogyakarta.

Menurutnya, pembahasan RUU ini telah mengalami percepatan. Hal ini tentu sesuai dengan instruksi Presiden Joko Widodo yang menginginkan agar RUU dapat disahkan di akhir masa sidang DPR.

Bahkan untuk mempercepatnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla sampai diminta turun tangan untuk menyelesaikannya.

Oleh sebab itu, Himawan juga meminta semua pihak untuk bijak ketika menyikapi setiap dinamika yang ada. Tidak menutup kemungkinan jika kritik yang mungkin disampaikan sebenarnya telah diatur dalam perkembangan pembahasan yang terbaru.

“Mungkin pembahasan terakhir ini belum beredar. Jadi yang ada saat ini kombinasi sudah ada pembahasan di Kopo dengan Panja DPR RI,” sebut Himawan.

Ia menambahkan, selain meminta pendapat dari sejumlah pakar dan akademisi, pembahasan RUU ini juga melibatkan 12 kementrian dan lembaga.

Terakhir, Presiden Joko Widoo juga telah menerbitkan Amanat Presiden (Ampres) yang meminta supaya Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementrian ESDM, dan Kementrian Kelautan dan Perikanan untuk ikut terlibat dalam pembahasan.

Sementara itu, Ketua Panitia Kerja RUU Pertanahan Hermain Khaeron mengatakan, telah menjadwalkan rapat panitia kerja dalam waktu dekat.

“Setelah itu kami akan mengambil keputusan tingkat pertama,” ucap Herman.


0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *