Kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) terus menipis dan tak lagi tersebar di seluruh Indonesia. Pembangunan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah oleh sejumlah pengembang pun terpaksa dihentikan.

Kekurangan FLPP tersebut membuat pengembang jadi semakin tertekan, tak hanya rugi secara finansial,mereka juga terancam kredibilitasnya. Pembeli mulai meragukan kredibilitas pengembang karena rumah yang ingin dibeli tak kunjung bisa diakadkan.

Kuota fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan yang hanya tersisa sekitar 13.000-an unit yang tersebar di seluruh Indonesia membuat sejumlah pengembang ragu apabila kuota mereka tak terpenuhi hingga akhir tahun.

Aviv Mustaghfirin, Ketua DPD Himpunan Pengembang Pemukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) DKI Jakarta, menjelaskan bahwa pengembang semakin merasa kesulitan apabila kuota FLPP belum menerima penambahan yang signifikan.

Pasalnya, Aviv menuturkan bahwa kuota sisa yang diambil dari sebagian bank yang tidak aktif dalam menjangkau FLPP masih kurang cukup dalam memenuhi calon pembeli yang akan melakukan akad di beberapa proyek pengembang sehingga terdapat beberapa pengembang yang menghentikan proyek.

Bahkan, ada pengembang yang mendatangi bank dan menerima sisa kuota yang dibagikan dengan perbandingan 1:4 dari total unit rumah yang telah dibangun. “Sudah ada yang dapat tambahan kuota, tapi dari kebutuhan 20 kuota, mereka hanya mendapatkan lima,” tuturnya, Rabu, (4/9/2019).

Ary Priyono, Sekjen DPP Himperra menuturkan bahwa terdapat kurang lebih 160 unit jumlah kuota hunian yang gagal melakukan akad beberapa bulan ini karena kuota yang telah habis.

“Kemarin hingga ada pengembang yang mengajak para calon pembeli untuk melakukan akad, tetapi setelah mengetahui kuota FLPP di bank tersebut habis, pengembang gagal melakukan pengakadan,” tuturnya.

Adapun, jumlah anggota Himperra yang menggunakan FLPP sebanyak 70 persen hingga 80 persen dari jumlah total anggota sehingga banyak para pengembang yang semakin kesulitan terkait dengan hal ini.

Pasalnya, lanjut Aviv, pengembang sebelum mengajukan akad FLPP wajib menyediakan rumah dengan keadaan 100 persen siap huni sehingga apabila gagal akad maka cashflow perusahaan mereka akan bermasalah dan tidak lancar.

“Padahal bank tersebut sudah siap. Cuma porsinya belum banyak karena kewenangannya lebih diberikan kepada bank pemerintah yang memang menangani perumahan. Kita ingin para pengembang yang kesulitan dalam hal ini mendapatkan solusi yang tidak hanya berasal dari satu bank,” tuturnya.

( Sumber : Bisnis.com )


Ribuan orang telah bergabung dengan komunitas YukBisnisProperti.org. Sekarang giliran Anda. Dapatkan FREE EBOOKS dan KESEMPATAN untuk bergabung dalam bisnis dan investasi properti dari rekanan YukBisnisProperti.org. Join segera!

Categories: Berita

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *