Ditinggalkan pusat pemerintahan karena Kalimantan Timur telah dipilih sebagai ibu kota baru, properti di DKI Jakarta justru diprediksi berpotensi tumbuh makin pesat. Ketua Umum Asosiasi Real Estate Broker Indonesia (AREBI) Lukas Bong mengatakan hal ini lantaran Jakarta bisa lebih tertib, sehingga menjadi pertanda dan potensi yang sangat baik untuk Jakarta.

“Kan nanti kantor-kantor pemerintahan bakalan kosong, ini bisa disewakan untuk perusahaan- perusahaan yang sedang ekspansi, terutama perusahaan asing di Indonesia,” katanya kepada Bisnis, akhir pekan lalu.

Dengan posisi properti pemerintahan yang ditinggalkan di lokasi-lokasi yang strategis, harga tinggi tidak akan menjadi masalah bagi pengisi gedung-gedung. Untuk apa pun peruntukannya, baik rumah tinggal, perkantoran, maupun kawasan komersial.

Selain itu, jika selama ini banyak demo yang menyerang kantor pemerintahan sehingga pihak keamanan harus menutup sejumlah ruas jalan, dengan ibu kota baru, hal itu bisa dihindari. Jalanan di Jakarta bisa menjadi lebih lancar dan tertata.

“Hal ini imbasnya baik sekali, bisnis jadi lebih lancar, investor yang mau masuk juga lebih tenang. Mereka kan takut sama demo-demo, kalau sudah enggak ada kan lebih aman,” kata Lukas.

Lukas menyebutkan bahwa setelah pindah ibu kota, pasar properti Jakarta justru akan lebih hidup. Apalagi, Presiden Joko Widodo juga sudah menjanjikan bahwa Jakarta akan tetap menjadi prioritas pembangunan.

Ia meyakini, Jakarta tak akan ditinggalkan kendati ada ibu kota baru. Kota megapolitan ini akan dikembangkan terus menjadi pusat bisnis, pusat keuangan, perdagangan, dan jasa berskala regional dan global. Dengan begitu, Jakarta tak akan diabaikan sehingga harga properti di Jakarta pun tak akan turun.

Selanjutnya dengan dipindahnya ibukota negara ke Kalimantan Timur, Jakarta akan melakukan program peremajaan kota setelah pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur. Program peremajaan kota yang dinamai Urban Regeneration Jakarta akan dilaksanakan dalam tiga tahap hingga 2030.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan tahapan peremajaan kembali Kota Jakarta itu diputuskan dalam rapat di Sekretariat Wakil Presiden beberapa waktu lalu.
“Fase pendek 2019–2022, lalu fase menengah 2022–2025. Yang panjang 2025–2030,” kata Anies di Balai Kota Jakarta, Kamis 29 Agustus 2019.

Menurut Anies, rapat di kantor Sekretariat Wakil Presiden itu dihadiri perwakilan Kementerian Keuangan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, serta Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Anies menerangkan program Urban Regeneration Jakarta meliputi sektor transportasi umum, pelayanan air bersih, pengelolaan limbah, penanganan banjir, dan pembangunan rumah murah. Nilai total anggaran proyek ini senilai Rp 571 triliun, dengan pendanaan selama 10 tahun anggaran.

Pembangunan sektor transportasi publik di Jakarta bakal memakan biaya paling besar. Untuk pengembangan jalur kereta MRT dari 16 kilometer menjadi 223 kilometer pada 2030, misalnya, biaya yang diperlukan sekitar Rp 214 triliun.


0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *