Khalawi Abdul Hamid, Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR mengatakan, hal ini berarti pihaknya sudah bisa menekan sekitar 3 juta unit selama pelaksanaannya. Untuk 5 tahun ke depan lagi, lanjutnya harus ada upaya cukup efektif dan harus digencarkan lagi supaya bisa semakin menekan angka backlog itu.

Salah satu upaya untuk menekan angka backlog dalam 5 tahun ke depan adalah dengan menggulirkan program pembangunan perumahan komunitas dari sektor informal.

“Misalnya saja program rumah bagi Komunitas Pemangkas Rambut atau yang dikenal dengan tukang cukur rambut asal garut (Asgar) yang ada di Kabupaten Garut, Jawa Barat,” jelasnya.

Program bantuan stimulan rumah swadaya, tersebut dengan pola ABCG (akademisi, bisnis, community, dan government) atau BCG.

Program rumah subsidi berbasis komunitas ini, kata Khalawi, telah mendapat instruksi khusus dari Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.

Dia menggambarkan lewat komunitas-komunitas yang ada, maka program pemerintah tidak lagi berbicara mengenai satu juta rumah selama setahun, tetapi lebih dari itu. Hal itu dikarenakan jumlah komunitas yang secara massal membangun perumahan di seluruh kota bisa lebih banyak.

Adapun, sama halnya untuk program mengurangi kesenjangan perumahan, maka perumahan berbasis komunitas juga bisa mendapatkan subsidi kredit pemilikan rumah fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (KPR FLPP) dan subsidi bantuan uang muka (SBUM).

Khalawi menambahkan dari sisi perbankan seperti BTN juga memfasilitasi pengembang dengan sudah adanya kredit tanah maupun konstruksi, sedangkan subsidinya pun dibantu oleh FLPP.

Kuota Bakal Dialihkan Saat ini secara statistik, penyaluran kredit PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. hingga semester I/2019 telah mencapai 424.863 unit rumah atau senilai Rp36,42 triliun.

Direktur Utama BTN Maryono mengatakan, penyaluran tersebut terdiri atas kredit perumahan di segmen subsidi dan non subsidi. Di segmen subsidi, perseroan telah menyalurkan kredit perumahan untuk 328.192 unit rumah senilai Rp19,7 triliun.

Kemudian di segmen non subsidi, kredit perumahan yang disalurkan mencapai 96.671 unit atau setara Rp16,72 triliun. Adapun total realisasi unit rumah tersebut setara 53,1% dari target yang ditetapkan Bank BTN untuk 2019 yakni sebanyak 800.000 unit rumah.

Pemerintah juga tetap meminta kepada pengembang perumahan subsidi untuk tetap menjaga kualitas bangunan rumah yang dikerjakannya. Jangan sampai rumah yang dibeli masyarakat dengan KPR selama 20 tahun, belum mencapai usianya sudah rusak.

Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) mengatakan, KPR FLPP disalurkan oleh 39 bank pelaksana tekah mencapai 70%. Bantuan FLPP kini disebutnya masih tersedia sekitar 30 persen untuk disalurkan.

Bagi bank-bank pelaksana pang penyalurannya di bawah 50 persen akan ada pengalihan kuota kepada bank yang penyalurannya lebih pesat, seperti BTN dan BTN Syariah. Proses pengalihannya lebih mudah dikarenakan tidak perlu pakai menunggu revisi APBN 2019.

(Sumber : rumah)


0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *