Belakangan ini banyak berita beredar yang menyatakan bahwa fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan sudah menipis. September habis. Pengembang bisa kembang kempis. Muncullah pro kontra di antara netizen. Beberapa pengembang yang sudah terlanjur mengakuisisi lahan juga gamang. Maju atau tidak nih?

Angin segar datang dari informasi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono yang telah membahas masalah ini dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Kabar pengembang FLPP di Jawa Barat yang berhenti beroperasi karena kuota menipis sampai kepada beliau. Di satu sisi, walau bagaimanapun, program FLPP adalah program yang sangat membantu MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah) untuk memiliki hunian.

“Makanya saya lapor Bu Menkeu. Kalau 2020 akan ditambah, tapi saya bilang 2019 kita butuh,” kata Menteri PUPR, pada hari Rabu lalu kepada Kompas.com (28/8/2019).

Beliau juga menyampaikan bahwa wewenang alokasi anggaran ada di Departemen Keuangan bukan di PUPR. Pemerintah sedang berusaha untuk merevisi Anggara Belanja Negara (APBN) Tahun 2019 agar anggaran untuk FLPP dapat ditambah. Namun Basuki tidak menyampaikan besarannya.

Sedangkan untuk tahun 2020, Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR, Khalawi Abdul Hamid mengusulkan alokasi FLPP sebesar 110.000 unit. Angka ini naik dari tahun 2019 yang sebesar 68.868 unit.

Bank BTN masih menjadi penyalur FLPP terbesar dibanding perbankan lainnya. Bahkan untuk tahun 2020 bakal mencapai 95 persen. Tahun 2019, bank BTN mendapat jatah kuota FLPP 28.744 unit. Kuota ini masih ditambah hasil realokasi kuota FLPP dari 18 bank sebanyak 5000 unit ke bank BTN.

Proyek Citra Pesona Kaliwadas Cirebon. Perumahan FLPP di Cirebon. CitraPesona.com

Menurut Zidni Ilman dari YukBisnisProperti.org mengatakan bahwa memang sudah seharusnya pemerintah menaikkan kuota FLPP agar backlog rumah dapat teratasi segera.

“Kuota yang menipis di tahun ini menunjukkan minat pembeli properti pertama masih sangat antusias. Bila hal ini terhenti karena masalah kuota, maka pertumbuhan ekonomi bisa tertahan,” ujar Zidni kepada redaksi.

Pemerintah 5 tahun belakang sudah banyak membangun infrastruktur, maka tahapan berikutnya alangkah akan sejalan dan bakal meningkatkan pertumbuhan ekonomi bila diikuti dengan pembangunan perumahan. FLPP masih sangat dibutuhkan dan bakal mendorong perekonomian Indonesia.

“Bila kuota FLPP ditambah pada APBN-P 2019 dan ditambah lagi di tahun 2020, tentu ini adalah angin segar bagi pengembang FLPP,” kata Zidni menutup pembicaraan.


0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *