Cara Mengurus Sertifikat Tanah Turun Temurun

Pada era jaman dulu, kepemilikan lahan memang hanya dibuktikan dengan dokumen Akta Jual Beli (AJB) saja. Bahkan, ada juga transaksi tanah yang legalitasnya hanya tertulis dalam kwitansi saja. Padahal jika merujuk PP No.24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, bukti hak kepemilikan tanah dan bangunan yang paling sah adalah sertifikat. Sayangnya, tidak sedikit orang yang melalaikan bagaimana pentingnya mengurus atau mengubah status kepemilikan tanahnya dari sertifikat tanah turun temurun maupun girik menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM). Di dalam arsip buku tanah terdapat data mengenai tanah dan bangunan secara rinci. Mulai dari dasar kepemilikan, data pemilik, luas dan batas-batas. Sedangkan data fisik tanah di surat ukur (girik) hanya meliputi ukuran luas tanpa adanya ukuran detail dan data bangunan.

Biaya kepengurusan SHM ditentukan langsung oleh pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN). Nominal pengurusannya berbeda, tergantung lokasi dan luas tanahnya. Jumlah yang harus dipenuhi umumnya sudah termasuk biaya pendaftaran, biaya panitia, dan biaya pengukuran. Sementara untuk beberapa daerah yang mendapat jatah PRONA atau Proyek Operasi Nasional Agraria dari Pemerintah Pusat, maka biaya kepengurusannya hanya sekitar Rp50.000 sampai dengan Rp150.000 sesuai dengan ketentuan wilayah.

Berikut langkah-langkah mengurus sertifikat SHM.

  1. Menyiapkan Dokumen

Ada sejumlah dokumen yang wajib disiapkan sebelum mengurus sertifikat tanah turun temurun, diantaranya:

  • Akta jual beli tanah (AJB)

  • Fotokopi girik yang dimiliki

  • Identitas pribadi berupa kartu tanda penduduk (KTP) dan juga kartu keluarga (KK)

  • SPPT PBB terakhir

  • Dokumen dari desa atau kelurahan, seperti surat keterangan tidak ada sengketa, surat keterangan riwayat tanah dan surat keterangan tanah secara sporadik.

  1. Kunjungi Kantor BPN

Setelah semua dokumen dan persyaratan dipenuhi, selanjutnya kunjungi kantor badan pertanahan nasional terdekat. Sampai di sana, Anda membeli formulir pendaftaran.

Anda akan mendapatkan map berwarna biru dan kuning. Kemudian buatlah janji dengan petugas yang akan mengukur tanah Anda.

Kemudian, petugas BPN akan datang mengukur tanah, selanjutnya memberikan Surat Ukur yang berisi pemetaan tanah yang ditandatangani oleh kepala seksi pengukuran dan pemetaan BPN.

  1. Penerbitan Sertifikat Tanah Hak Milik

Proses selanjutnya adalah penelitian petugas dan lurah daerah setempat terhadap tanah. Setelah penelitian dilakukan, mereka akan menyerahkan sebuah hasil data yuridis. Anda akan mendapatkan hasil data yuridis 60 hari (2 bulan) setelah penelitian dilaksanakan.

Hasil data yuridis ini berfungsi sebagai penjamin permohonan hak tanah ini tidak mendapatkan keberatan dari pihak lainnya.

Terakhir, tinggal menunggu proses penerbitan sertifikat tanahnya. Petugas BPN akan menerbitkan SK Hak Atas Tanah. Lalu, Anda akan mendapatkan Sertifikat Hak Milik (SHM).

Memahami seluk beluk serta keaslian sertifikat tanah sangatlah penting ketika masyarakat akan melakukan proses pembelian rumah. Maka dari itu, alangkah lebih aman untuk membeli hunian secara KPR, sebab bank akan bertanggungjawab langsung terhadap legalitasnya.

Sumber: http://www.rumah.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *