Kendala-Kendala Dalam Membangun Perumahan FLPP

Program Pemerintah untuk membantu menyediakan rumah layak huni dan terjangkau telah dipaparkan dalam program Sejuta Rumah. Beberapa perbaikan telah dilakukan meski belum 100% berjalan dengan baik.

Hendri Welas, Ketua Koperasi Perwiranusa menjelaskan bahwa kebijakan Pemerintah Pusat belum diikuti oleh Pemerintah Daerah. Ada Perda yang berbenturan dengan Permendagri. Ijin dipermudah dan dipersingkat, di beberapa daerah hanya sebatas slogan. Tetapi ada daerah-daerah yang sangat welcome akan hal ini, misal Kab. Sumedang dimana semua perijinan sudah online dan on schedule, jelasnya lebih lanjut.

“DP 1% hanya dapat diproses oleh BTN, belum bisa dilakukan bank lain penyalur FLPP. Itu pun dengan syarat kolektif. Jadi 1% harusnya ditulis dengan tanda bintang alias term and condition apply”, kata Hendri Welas.

Mengenai pasar FLPP, menurut Hendri Welas, kenyataan di lapangan tidak sesuai dengan peruntukkan MBR. Banyak MBR itu berpenghasilan non-fix income, tetapi tidak disupport penuh oleh perbankan.

“Tukang bakso, tukang siomay, tukang cilok, tukang gado-gado, tukang pecel ayam, pedagang kaki lima, pedagang pasar, petani, nelayan dll itu MBR yg bahasanya non- bankable. Padahal mereka itulah yg sebenar-benarnya MBR, yang sangat membutuhkan rumah”, ujarnya.

Kasus-kasus tersebut yang kemudian menginisiasi pembentukan koperasi Perwiranusa untuk menjembatani agar setiap Warga Negara Indonesia berhak atas rumah subsidi.

Untuk solusinya, Hendri Welas menyatakan bahwa harus ada generasi milenial yang berani masuk di sektor ini. Perbanyak pelatihan, seminar, workshop, apapun namanya- yang tentunya harus disupport pemerintah. Karena program Sejuta Rumah tidak akan tercapai jika polanya masih seperti ini. Pemainnya masih itu-itu saja.

Kalau menurut Anda, apa saja kendala yang dihadapi dalam pembangunan perumahan FLPP? Ikuti polling di bawah ini ya :

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *