Rumah Kost Dikenakan Pajak? Ketahui Pajak Atas Rumah Kost

15

Tahukah Anda bahwa rumah kost juga dikenakan pajak? Jika belum, maka Anda perlu mengetahuinya, terutama bagi Anda yang baru ingin memulai bisnis rumah kost. Atau Anda adalah pemilik rumah kost yang belum membayar kewajiban Anda membayar pajak? Maka Anda juga wajib mengetahui tentang pajak atas rumah kost berikut ini.

Dasar Hukum Wajib Pajak Bagi Pemilik Kost

Dasar hukum terkait pelaksanaan pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 4 ayat (2) atas penghasilan atas persewaan tanah atau bangunan adalah:

  1. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1996 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Persewaan Tanah Dan Atau Bangunan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2002.

  2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 394/KMK.04/1996 Tentang Pelaksanaan Pembayaran Dan Pemotongan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Persewaan Tanah Dan/Atau Bangunan.

  3. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-227/PJ./2002 Tentang Tata Cara Pemotongan Dan Pembayaran, Serta Pelaporan Pajak Penghasilan Dari Persewaan Tanah Dan/Atau Bangunan.

  4. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-50/PJ./1996 Tentang Penunjukan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri Tertentu Sebagai Pemotong Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Persewaan Tanah Dan/Atau Bangunan.

Siapa Subjek Dan Objek Pajak Atas Rumah Kost?

Berdasarkan pasal yang sudah disebutkan di atas, subjek pajak yang harus membayar pajak rumah kost tidak lain adalah pemilik rumah kost. Besaran pajak yang harus dibayarkan sesuai dengan penghasilan yang diterima pemilik kost dari hasil sewa kamar. Sedangkan objek pajak adalah kamar kost yang disewakan. Anda juga bisa memotong langsung biaya dari penyewa untuk dibayarkan sebagai PPh.

Lalu, Berapa Besarnya Pajak Yang Harus Dibayarkan?

Besaran pajak yang harus dibayarkan oleh pemilik kost tercantum dalam Pasal 3 PP No. 29 Tahun 1996 yang berbunyi:

Besarnya Pajak Penghasilan yang wajib dipotong atau dibayar sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah bruto nilai persewaan tanah dan atau bangunan dan bersifat final.”

Pembayaran pajak rumah kost paling lambat adalah tanggal 15 setiap bulannya. Pembayaran Pajak PPh juga bisa dilakukan oleh badan yang ditunjuk untuk sebagai pemotong PPh dengan bukti pembayaran yang dilakukan oleh penyewa kost disertai dengan bukti pemotongan pajak kost yang diberikan oleh pemilik kost. Untuk petugas PPh maka pembayarannya paling lambat tanggal 10 setiap bulannya. Dan apabila Anda sudah membayar Pajak PPh, Anda wajib lapor SPT sesuai dengan pasal 4 ayat (2), paling lambat tanggal 20 setiap bulannya oleh pihak yang melakukan pembayaran.

Hal paling penting yang harus diperhatikan oleh pemilik kost adalah harus mempunyai NPWP atas usahanya tersebut. Jika belum, segera buatlah NPWP di kantor pajak. Bagaimana? Apakah Anda sudah paham hukum dan ketentuan mengenai rumah kost? Bisnis rumah kost memang menguntungkan, tapi Anda juga harus taat hukum. Semoga bermanfaat.

Leave a Reply

Required fields are marked*