Beberapa Biaya Tambahan KPR Yang Sering Terabaikan

20

Saat membeli rumah dengan sistem KPR, Anda harus mengurus proses Kredit Kepemilikan Rumah ini sendiri agar bisa segera menempati rumah tersebut. Salah satu biaya yang harus dikeluarkan agar proses pengurusan KPR dapat dilakukan adalah uang muka. Namun selain uang muka, ternyata masih ada beberapa biaya tambahan yang harus dikeluarkan untuk proses KPR. Biaya-biaya tersebut tentunya jumlahnya juga lumayan banyak.

Beberapa biaya tambahan kepengurusan KPR ini memang biasanya sering luput atau diabaikan oleh pemohon KPR. Harus diakui jika memang pihak bank biasanya kurang transparan dalam menjelaskan bahwa ada biaya-biaya tambahan kepengurusan KPR yang harus dikeluarkan oleh pemohon. Terlebih lagi, pengembang juga biasanya hanya menyebutkan uang muka sebagai biaya yang harus dikeluarkan. Namun faktanya, pembeli harus membayar biaya-biaya tambahan. Untuk itu, berikut beberapa biaya tambahan KPR yang harus diketahui sebelum membeli rumah:

  1. Biaya Notaris

Pengembang maupun pihak bank biasanya memiliki notaris masing-masing yang melakukan kepengurusan berbagai dokumen misalnya Akta Jual Beli (AJB), akta perjanjian KPR, pembuatan sertifikat, bea balik nama, dan lain-lain. Biaya notaris ini sudah pasti dibebankan kepada pemohon KPR, yaitu Anda sendiri. Untuk menghemat biaya notaris, Anda bisa melakukan negoisasi dengan pengembang untuk membayar biaya kepengurusan notaris ini secara patungan. Jika beruntung, Anda bisa menghemat biaya notaris ini sampai lima juta rupiah. Atau jika Anda memiliki saudara atau teman yang bekerja sebagai notaris, Anda bisa meminta mereka untuk membantu Anda.

  1. Pajak Penjualan dan Pembelian

Besarnya pajak penjualan yang harus dibayar adalah 5% dari total transaksi. Sementara pajak pembelian (BPHTB) besarnya 5% dari harga transaksi dikurangi NJOPTKP (nilai jual objek pajak tidak kena pajak). Pajak penjualan memang harus dibayar oleh penjual. Namun karena mereka terkadang tidak tahu jika harus membayar pajak penjualan, biaya pajak ini akhirnya dibebankan kepada pembeli. Maka dari itu, Anda harus jeli dalam mengeceknya.

  1. Biaya Provinsi

Biaya provinsi ini sama halnya dengan biaya administrasi yang digunakan untuk kepengurusan KPR. Besarnya biaya provinsi ini sebesar 1% dari total pinjaman KPR yang diajukan dan harus dilunasi sebelum akad kredit KPR dilakukan. Biaya provinsi ini hanya dibayar sekali hingga tenor cicilan KPR Anda habis.

  1. Biaya Asuransi Jiwa

Biaya asuransi jiwa juga harus dibayarkan mengingat pihak bank khawatir jika Anda tidak melunasi cicilan karena meninggal dunia. Biaya asuransi jiwa ini harus dibayarkan oleh pemohon KPR atau Anda sendiri. Jika Anda meninggal dunia, perusahaan asuransi akan membayar semua hutang cicilan KPR Anda kepada bank. Jadi ahli waris Anda tidak perlu lagi membayar kepada bank, dan bank juga tidak akan mengalami kerugian gagal bayar. Besarnya biaya asuransi jiwa ini tergantung pada umur Anda, semakin tua maka biaya asuransinya akan semakin mahal.

  1. Biaya Asuransi Kebakaran

Sebenarnya biaya ini tidak diharuskan untuk dibayar. Tapi terkadang pemohon KPR tidak bisa menolak saat pihak bank meminta untuk membayar asuransi kebakaran. Besarnya biaya asuransi kebakaran ini bermacam-macam, tergantung pada perusahaan asuransi dimana pihak bank bekerja sama. Ada yang mengatakan biayanya sebesar 5% dari dari total plafon KPR itu sendiri. Jadi Anda harus kritis dan pintar bernegosiasi agar biaya ini tidak memberatkan Anda.

Dengan mengetahui biaya-biaya tambahan KPR tersebut di atas, maka Anda bisa mempersiapkan biaya tersebut sehingga Anda tidak terkejut saat diminta untuk mengurus proses pembayarannya.

Leave a Reply

Required fields are marked*