2016-09-23-001

Pembangunan rumah-rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah banyak yang dibangun di atas lahan yang luasnya kurang dari 5 hektar. Dalam Paket Kebijakan Ekonomi ke-13, pemerintah telah memangkas beberapa perijinan pembangunan perumahan yang dibangun di bawah lahan 5 hektar.

Tetapi, pemerintah sedang mempertimbangkan untuk memotong perijinan pembangunan perumahan di atas lahan yang luasnya di atas 5 hektar.

“Dulu inginnya semua (baik lahan di bawah atau di atas 5 hektar) tapi dipersempit karena butuh percepatan. Targetnya semua,” ujar Direktur Jenderal Penyediaan perumahan Syarif Burhanuddin di Kementerian Pekerjaan Umum dan perumahan Rakyat (PUPR), Jakarta, Rabu (21/9/2016).

Kebijakan ini menguntungkan pengembang komersil dan Dirjen Penyediaan Perumahan di Kementerian PUPR mengaku tidak keberatan. Menurutnya, pengembang komersil adalah sama-sama pengusaha Indonesia, merekapun membayar pajak sebagaimana pengembang rumah murah.

“Kita harus lihat secara utuh. Kalau memang (izinnya) tidak perlu, untuk apa dibuat. Karena investasi juga meningkat dan investor akan datang kalau perizinan mudah,” jelas beliau.

Dirjen Penyediaan Perumahan di Kementerian PUPR menambahkan, penyederhanaan perizinan tidak berarti dihapus semua ijinnya. Jika memang dibutuhkan Analisis mengenai Dampak Lingkungan (Amdal), maka tetap dijadikan persyaratan bagi pengembang.

Tetapi, pada Rencada Detail Tata Ruang (RDTR) atau rencana peruntukan lahan di suatu wilayah, biasanya sudah dapat dilihat sisi aspek lingkungannya. Maka, Ambadl bisa tidak dibutuhkan lagi. Selain Amdal, RDTR juga sudah mencakup peruntukkan terhadap zonasi.

“Sepanjang pemerintah daerah sudah buat, untuk apa lagi (Amdal dan izin zonasi),” tutur Syarif.

 

Sumber : Kompas

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *