Mau Beli Rumah? Pastikan Legalitasnya !

Legalitas Rumah Yang Perlu diketahui, Yuk Bisnis Properti

Rumah merupakan salah satu kebutuhan yang amat penting bagi kita yang berfungsi sebagai tempat berlindung maupun hanya sebagai tempat melepas penat. Meningkatnya jumlah penduduk Dunia secara garis lurus turut pula menambah jumlah kebutuhan akan Rumah, hal inti sontak dilirik para pelaku usaha untuk menghadirkan solusi bagi mereka yang membutuhkan rumah dengan cara mengembangkan lahan kosong menjadi sebuah komplek perumahan.

Banyaknya pilihan model dan lokasi perumahan yang dihadirkan para Developer adalah merupakan kemudahan tersendiri bagi kita untuk memilih dan menentukan rumah idaman yang bakan dibeli, biasanya aspek pertimbangan dalam memilih rumah adalah dari segi jarak dengan tempat kerja, luas rumah yang ideal untuk jumlah keluarga, desain yang menarik, keamanan lingkungan atau bahkan tersedianya tempat rekreasi yang dihadirkan oleh Pengembang sebagai fasilitas umum dari komplek tersebut.

Namun tidak hanya itu yang perlu kita pelajari ketika akan memilih rumah, Kita harus memastikan legalitasnya, apa saja legalitasnya ?

1. Sertifikat Hak Milik / Hak Guna Bangunan

Diterbitkan oleh BPN (Badan Pertanahan Nasional) adalah Lembaga Pemerintah Non Kementrian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden dan dipimpin oleh Kepala. (Sesuai dengan Perpres No. 63 Tahun 2013)

Badan Pertanahan Nasional mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan secara nasional, regional dan sektoral sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Termasuk menerbitkan Sertifikat atas tanah yang Anda miliki.

2. IMB (Izin Mendirikan Bangunan)

Pastikan bangunan yang akan Anda beli miliki Surat Izin Mendirikan Bangunan, ini merupakan salah satu hal paling penting dalam kelengkapan legalitas rumah.

IMB diterbitkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)

3. PBB (Pajak Bumi dan Bangunan)

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah Pajak Negara yang dikenakan terhadap bumi dan/atau bangunan berdasarkan Undang-undang nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 12 Tahun 1994.

Biasanya lebar yang diberikan adalah STTS (Surat Tanda Terima Setoran) sebagai bukti bahwa PBB dari objek pajak tersebut telah lunas.

namun perlu juga kita ketahui sejak sekarang tentang informasi terbaru mengenai PBB, dikutip dari situs bisnis.com bahwasanya Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (BPN) menargetkan pemberlakuan bebas pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bagi rumah huni, tempat ibadah dan bangunan sosial mulai 2016.

“Kemungkinan diberlakukan pada 2016 untuk dilakukan kajian terlebih dahulu,” kata Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN Ferry Mursyidan Baldan, Minggu (1/2/2015).

Selain daripada itu pada beberapa lokasi Kita perlu memperhatikan beberapa izin untuk rumah kita seperti izin ketinggian jika rumah yang kita miliki berdekatan dengan Landasan Udara.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *