bagaimana cara wna jadi developerSeorang teman saya menceritakan bahwa dia punya kenalan seorang Warga Negara Asing (WNA) dari Malaysia yang tertarik berinvestasi di bidang property di Indonesia. Tapi teman saya bingung, terutama karena dia tidak tahu bagaimana tata caranya seorang WNA bisa membuka usaha di Indonesia.

Seperti kita ketahui bahwa sampai saat ini bisnis property di Indonesia masih menjadi sektor yang seksi untuk digeluti. Ditambah dengan analisa dari para pakar bahwa harga property di Indonesia masih lebih rendah dibandingkan dengan harga property di negara lain terutama negara tetangga, walaupun persentase kenaikan harga property di Indonesia terutama Jakarta dan Bali sepanjang tahun 2012 mengalahkan kota-kota besar lainnya, seperti Dubai, Miami, Shanghai, Kuala Lumpur, Singapura dan lain-lain. Artinya masih terbuka ruang untuk kenaikan harga di masa datang yang akan menguntungkan bagi investor ataupun penggiat property lainnya.

Faktor lainnya adalah banyaknya jumlah penduduk Indonesia yang tentu saja membutuhkan hunian untuk tempat tinggal. Ditambah lagi dengan kenyataan bahwa beberapa tahun belakangan ini kemampuan beli masyarakat golongan menengah meningkat.

Peraturan tentang WNA Berusaha Bidang Property di Indonesia

Menurut Perpres No. 111/2007 tentang Perubahan atas Perpres No. 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal, bahwa bidang usaha property terbuka untuk investasi asing dengan syarat kepemilikan saham tidak melebihi 55%.

Dengan adanya peraturan ini maka WNA harus menggandeng WNI baik dalam bentuk perseorangan atau badan hukum dalam kepemilikan saham sejumlah minimal 45%. Hal ini juga sejalan dengan UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT) dimana Perseroan Terbatas didirikan oleh minimal dua orang.

Cara mendirikan PT developer property dengan WNA sebagai pemegang saham

Langkah pertama adalah dengan mengajukan ijin kepada Badan Koordinasi Pasar Modal (BKPM), setelah itu membuat akta pendirian PT di hadapan Notaris sampai terbitnya SK PT dari Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia (Depkumham) yang menandakan sahnya PT sebagai badan hukum. Mengiringi pengurusan SK PT juga diurus perijinan yang lazim dilakukan untuk mendirikan PT secara umum seperti Surat Keterangan Domisili Perusahaan, NPWP, SIUP, TDP, keanggotaan asosiasi, dan lain-lain.

Seluruh proses pengurusan tersebut bisa diserahkan kepada Notaris atau biro jasa, sehingga bisa lebih menghemat waktu dan energi untuk mempersiapkan pekerjaan lainnya.

Setelah itu? Ya beli tanah dan bangun jadi proyek… its done!

Penulis : Asriman Tanjung, Praktisi Bisnis Properti, member YukBisnisProperti. Website http://www.Asriman.Com/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *